Redam KKB, Pemerintah Diminta Tingkatkan Pembangunan di Papua

JAKARTA - Berbagai aksi yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.

Meutya meminta Pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB . Sebab aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.

"Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan," ujar Meutya, Kamis (6/7/2023).



Ia menilai, penyelesaian masalah KKB perlu melibatkan masyarakat lokal di Papua. Sebab kata Meutya, warga Papua memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal.

"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana," kata dia.

Lebih lanjut Meutya mengingatkan Pemerintah, untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah terpencil. Hal ini guna mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan.

"Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi," tutupnya.