Baleg DPR Setujui Dana Desa Naik Menjadi Rp2 Miliar
Senin, 03 Juli 2023 - 16:07 WIB
loading...
A
A
A
Dari usulan Supratman ini, empat fraksi menyetujui usulan tersebut. Keempat fraksi, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP. Sementara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Fraksi Golkar, dan Fraksi PAN, meminta agar persentasenya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Sedangkan Fraksi PKB tetap ingin setiap desa mendapat minimal Rp5 miliar, dan Partai NasDem tidak hadir.
"Tadi PDIP enggak setuju persentase Pak Ketua, kalau tadi ditanyakan ke saya aja. Saya kira 15% itu angka yang sangat akomodatif ya, tetap 15%," kata Anggota Fraksi PDIP Johan Budi.
Baca Juga: DPR Mulai Revisi UU Desa, Ini Tiga Hal Pokok yang Dibahas
Kemudian, Anggota Fraksi Golkar Ferdiansyah mengajak untuk mencermati besaran angka dana desa. Dari APBN 2023 besaran dana transfer untuk desa adalah Rp70 triliun atau tidak sampai 10% dari Rp800 triliun anggaran transfer daerah. Besarannya hanya 8,3%.
"Apakah ada peningkatan jumlah dana dari 2022 ke 2023, dan apakah patokannya pada jumlah 74 ribu desa atau mungkin sudah menjadi 75 ribu desa," katanya.
"Sehingga kami dari Fraksi Partai Golkar sama-sama kita mengingatkan, coba kita hitung kembali. Jangan sampai ketika menentukan persentase-persentase tersebut juga kita terjebak daripada format anggaran transfer daerah," lanjutnya. Ferdi menyarankan agar pembahasan dana desa ini baiknya diendapkan terlebih dulu agar tidak ada salah perhitungan.
Sementara itu, anggota Fraksi PAN Desy Ratnasari menegaskan, partainya sejak awal mengusulkan tanpa ada persentase. Tentu tidak serta merta PAN juga menyampaikan pendapat untuk ikut pada usulan 15%, 20%, 30%, dan seterusnya tanpa adanya simulasi data dan fakta yang harus dielaborasi. PAN, kata dia, ingin apa yang disampaikan lebih realistis, terukur, dan kemungkinan lolos dalam pembahasan bersama pemerintah.
"Jangan sampai kita ngomong sampai 50%, tahunya pemerintah ngasihnya 10%, misalnya. Karena realistisnya saat ini dana transfer daerah 8,3%. Karena itu, kami perlu membahas lebih mendalam sesuai data dan fakta mengenai berapa untuk menyampaikan berapa sesungguhnya yang cukup realistis bersama pemerintah," kata Desy.
"Tadi PDIP enggak setuju persentase Pak Ketua, kalau tadi ditanyakan ke saya aja. Saya kira 15% itu angka yang sangat akomodatif ya, tetap 15%," kata Anggota Fraksi PDIP Johan Budi.
Baca Juga: DPR Mulai Revisi UU Desa, Ini Tiga Hal Pokok yang Dibahas
Kemudian, Anggota Fraksi Golkar Ferdiansyah mengajak untuk mencermati besaran angka dana desa. Dari APBN 2023 besaran dana transfer untuk desa adalah Rp70 triliun atau tidak sampai 10% dari Rp800 triliun anggaran transfer daerah. Besarannya hanya 8,3%.
"Apakah ada peningkatan jumlah dana dari 2022 ke 2023, dan apakah patokannya pada jumlah 74 ribu desa atau mungkin sudah menjadi 75 ribu desa," katanya.
"Sehingga kami dari Fraksi Partai Golkar sama-sama kita mengingatkan, coba kita hitung kembali. Jangan sampai ketika menentukan persentase-persentase tersebut juga kita terjebak daripada format anggaran transfer daerah," lanjutnya. Ferdi menyarankan agar pembahasan dana desa ini baiknya diendapkan terlebih dulu agar tidak ada salah perhitungan.
Sementara itu, anggota Fraksi PAN Desy Ratnasari menegaskan, partainya sejak awal mengusulkan tanpa ada persentase. Tentu tidak serta merta PAN juga menyampaikan pendapat untuk ikut pada usulan 15%, 20%, 30%, dan seterusnya tanpa adanya simulasi data dan fakta yang harus dielaborasi. PAN, kata dia, ingin apa yang disampaikan lebih realistis, terukur, dan kemungkinan lolos dalam pembahasan bersama pemerintah.
"Jangan sampai kita ngomong sampai 50%, tahunya pemerintah ngasihnya 10%, misalnya. Karena realistisnya saat ini dana transfer daerah 8,3%. Karena itu, kami perlu membahas lebih mendalam sesuai data dan fakta mengenai berapa untuk menyampaikan berapa sesungguhnya yang cukup realistis bersama pemerintah," kata Desy.
Lihat Juga :
