Pasukan Pandawa Raider Dikirim ke Papua, Pengamat: Bekali Prajurit Geopolitik Papua
Minggu, 18 Juni 2023 - 22:06 WIB
loading...
A
A
A
"Harus pahami dahulu awal mula konflik Papua. Konflik politik mengenai Irian Jaya antara kita dengan Belanda sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka 1945 yang tidak selesai dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 dan pada 1960-1963 dilanjutkan melalui perundingan Middleburg serta perjanjian New York yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS)," ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut kepentingan Amerika Serikat di era perang dingin tersebut adalah membendung komunisme di Asia dan menjauhkan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Akhirnya melalui Referendum Act of Free Choice atau Pepera pada 1969 oleh PBB yang didominasi oleh AS, Irian Jaya diakui dunia masuk dalam wilayah Republik Indonesia.
"Kepentingan AS pada waktu itu adalah mendirikan perusahaan tambang tembaga di Ertsberg pada 1970, namun Pemerintah RI tidak memberi syarat kepada AS untuk ikut memerangi ide separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah berdiri sejak 1963 atas dukungan Belanda," katanya.
Selanjutnya Belanda mendorong terlaksananya proklamasi negara Papua pada 1 Juli 1971, tanpa adanya gugatan politik yang signifikan dari Pemerintah RI.
"Ada hal yang penting juga yaitu merubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Kelompok Separatis Teroris (KST). Istilah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) jangan dipakai lagi karena sudah tidak cocok dengan perkembangan yang ada di mana sudah mengancam kedaulatan negara khususnya wilayah Papua. Sebaiknya pakai saja KST (Kelompok Separatis Teroris) atau Pembetontak Bersenjata," paparnya.
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut kepentingan Amerika Serikat di era perang dingin tersebut adalah membendung komunisme di Asia dan menjauhkan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Akhirnya melalui Referendum Act of Free Choice atau Pepera pada 1969 oleh PBB yang didominasi oleh AS, Irian Jaya diakui dunia masuk dalam wilayah Republik Indonesia.
"Kepentingan AS pada waktu itu adalah mendirikan perusahaan tambang tembaga di Ertsberg pada 1970, namun Pemerintah RI tidak memberi syarat kepada AS untuk ikut memerangi ide separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah berdiri sejak 1963 atas dukungan Belanda," katanya.
Selanjutnya Belanda mendorong terlaksananya proklamasi negara Papua pada 1 Juli 1971, tanpa adanya gugatan politik yang signifikan dari Pemerintah RI.
"Ada hal yang penting juga yaitu merubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Kelompok Separatis Teroris (KST). Istilah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) jangan dipakai lagi karena sudah tidak cocok dengan perkembangan yang ada di mana sudah mengancam kedaulatan negara khususnya wilayah Papua. Sebaiknya pakai saja KST (Kelompok Separatis Teroris) atau Pembetontak Bersenjata," paparnya.
Lihat Juga :
