Moeldoko Tegaskan RUU Kesehatan Tempatkan Semua Pihak Proporsional
loading...
KSP Moeldoko bertemu perwakilan 23 organisasi tenaga kesehatan yang datang ke Gedung Bina Graha Jakarta, Senin 12 Juni 2023, terkait RUU Kesehatan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meyakinkan, bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law dibuat secara proporsional. Selain itu kata Moeldoko , tidak bermaksud untuk mengecilkan peran satu pihak demi pihak lain.
Hal ini disampaikan saat menemui perwakilan 23 organisasi tenaga kesehatan yang datang ke Gedung Bina Graha Jakarta, Senin 12 Juni 2023 untuk menyuarakan aspirasi dukungan mereka terhadap RUU Kesehatan.
"Terima kasih atas dukungannya terhadap RUU Kesehatan. RUU ini sebenarnya menempatkan semua pihak termasuk organisasi profesi di posisi yang proporsional. Kita juga berharap cakupan RUU ini lebih luas, yang mungkin belum tersentuh, semoga nanti bisa dibahas," kata Moeldoko dalam keterangannya, Rabu (14/6/2023).
"Sekarang DIM sudah selesai dibahas, tapi jika memang masih ada masukan yang urgen, bisa saja didorong ke Komisi IX DPR. Sehingga apa yang diinginkan oleh para tenaga kesehatan, bisa terakomodasi dengan baik," tambahnya.
KSP Moeldoko juga mengapresiasi kelompok-kelompok organisasi tenaga kesehatan yang turut menyumbangkan aspirasinya terkait RUU Kesehatan. Itu artinya masyarakat turut menjadi pressure group yang berperan aktif memengaruhi pembuatan kebijakan nasional.
Menurut Moeldoko, KSP menjadi gerbang pengaduan terakhir bagi masyarakat yang ingin menyuarakan opini, aduan atau bahkan kritiknya terhadap pemerintah.
"Oleh karenanya, KSP dengan terbuka menerima masukan dari organisasi tenaga kesehatan maupun dari semua pihak terkait RUU Kesehatan Omnibus Law ini," tutupnya.
Hal ini disampaikan saat menemui perwakilan 23 organisasi tenaga kesehatan yang datang ke Gedung Bina Graha Jakarta, Senin 12 Juni 2023 untuk menyuarakan aspirasi dukungan mereka terhadap RUU Kesehatan.
"Terima kasih atas dukungannya terhadap RUU Kesehatan. RUU ini sebenarnya menempatkan semua pihak termasuk organisasi profesi di posisi yang proporsional. Kita juga berharap cakupan RUU ini lebih luas, yang mungkin belum tersentuh, semoga nanti bisa dibahas," kata Moeldoko dalam keterangannya, Rabu (14/6/2023).
"Sekarang DIM sudah selesai dibahas, tapi jika memang masih ada masukan yang urgen, bisa saja didorong ke Komisi IX DPR. Sehingga apa yang diinginkan oleh para tenaga kesehatan, bisa terakomodasi dengan baik," tambahnya.
KSP Moeldoko juga mengapresiasi kelompok-kelompok organisasi tenaga kesehatan yang turut menyumbangkan aspirasinya terkait RUU Kesehatan. Itu artinya masyarakat turut menjadi pressure group yang berperan aktif memengaruhi pembuatan kebijakan nasional.
Menurut Moeldoko, KSP menjadi gerbang pengaduan terakhir bagi masyarakat yang ingin menyuarakan opini, aduan atau bahkan kritiknya terhadap pemerintah.
"Oleh karenanya, KSP dengan terbuka menerima masukan dari organisasi tenaga kesehatan maupun dari semua pihak terkait RUU Kesehatan Omnibus Law ini," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
