Kemendagri Minta Masukan untuk Menguatkan Pemerintahan Desa

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) meminta masukan dari lintas kementerian dan lembaga untuk menguatkan pemerintahan desa. Setelah lahirnya UU Desa, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar pada desa.

Perhatian pemerintah itu di antaranya melalui pemberian dana desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Pemerintah pusat membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

Masukan dari lintas kementerian dan lembaga supaya program tersebut berjalan secara optimal dan maksimal. Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro menjelaskan, masukan dari lintas kementerian dan lembaga ini diperlukan supaya tujuan P3PD tercapai.



"Saya berharap forum ini dapat memberi masukan-masukan agar tujuan dari P3PD ini tercapai," ujarnya saat memberikan arahan pada kegiatan Workshop Konsolidasi Penyusunan Perencanaan Anggaran Program Lintas Komponen PIU P3PD di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Eko mengingatkan semua komponen Project Implementing Unit (PIU), di lintas kementerian dan lembaga melakukan langkah bersama untuk menyelaraskan rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

“Forum konsolidasi ini, mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin untuk menyelaraskan pelaksanaan P3PD di komponen 1, 2, dan 3. Mari kita evaluasi, langkah konkret apa yang perlu dilakukan,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, semua komponen PIU dapat memperhatikan pembagian tugasnya, sehingga tidak terjadi hal yang menghambat dalam pelaksanaan P3PD nantinya.

“Bapak dan Ibu karena lokasi kita itu sama, saya harap tidak overlap (tumpang tindih), yang saya maksud overlap, personelnya, kalau lokasinya pasti, cuman personelnya maupun pesertanya. Kita kan sudah jelas dibagi untuk pelatihan aparatur desa ada di Kemendagri, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat di Kementerian Desa PDTT, untuk koordinasi oleh Bappenas dan PMK, ini perlu menjadi perhatian,” tuturnya.

Dia berharap workshop ini dapat mengidentifikasi permasalahan pada implementasi P3PD, di samping untuk evaluasi berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. “Kami berharap dengan bertemunya komponen 1, 2, dan 3 P3PD, ada hal strategis yang bisa direncanakan dalam penyusunan anggaran. Hal ini sangat penting, disamping untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan dan akan direncanakan. Saya harap melalui konsolidasi ini tidak terjadi lagi overlap, serta semakin sinergis antarkomponen,” pungkasnya.