Dua Perusahaan Besar Lolos, DPR Minta POP Dihentikan
Jum'at, 24 Juli 2020 - 14:14 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai tidak pantas dana APBN di Kemendikbud dalam POP diberikan kepada perusahaan besar. FOTO/TWITTER/@FikriFaqih
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai tidak pantas dana APBN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) dalam Program Organisasi Penggerak (POP) diberikan kepada perusahaan besar yang sudah berlimpah dana yakni, yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru. Untuk itu, dia mendesak baiknya POP itu dihentikan.
"Mereka melaksanakan kewajiban undang-undang, yakni menyisihkan pendapatan untuk tanggung jawab sosial, artinya memberi, bukan malah diberi, jangan jadi akal-akalan," kata Fikri kepada wartawan, Jumat (24/7/2020).
Karena itu, Fikri mendesak agar dalam Program Organisasi Penggerak (POP) dievaluasi dan ditarik kembali. Karena, banyaknya organisasi kemasyarakat (ormas) keagamaan besar yang tersinggung dan menyatakan mundur dari POP. (Baca juga: Organisasi Penggerak Gunakan Skema Pembiayaan Mandiri dan Dana Pendamping )
“Kisruh ini sudah melukai banyak elemen masyarakat, NU dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar di negeri ini sudah mundur dari penerima program, kalau diteruskan saya tidak jamin akan terus jadi bola salju yang membesar ke isu lain," katanya.
Selain itu, Fikri menyoroti adanya ketidakadilan anggaran di Kemendikbud karena dana sebesar Rp20 miliar yang diberikan kepada 2 organisasi swasta yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru, justru terbalik dengan tunjangan guru yang terus-menerus dipangkas.
"Mereka melaksanakan kewajiban undang-undang, yakni menyisihkan pendapatan untuk tanggung jawab sosial, artinya memberi, bukan malah diberi, jangan jadi akal-akalan," kata Fikri kepada wartawan, Jumat (24/7/2020).
Karena itu, Fikri mendesak agar dalam Program Organisasi Penggerak (POP) dievaluasi dan ditarik kembali. Karena, banyaknya organisasi kemasyarakat (ormas) keagamaan besar yang tersinggung dan menyatakan mundur dari POP. (Baca juga: Organisasi Penggerak Gunakan Skema Pembiayaan Mandiri dan Dana Pendamping )
“Kisruh ini sudah melukai banyak elemen masyarakat, NU dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar di negeri ini sudah mundur dari penerima program, kalau diteruskan saya tidak jamin akan terus jadi bola salju yang membesar ke isu lain," katanya.
Selain itu, Fikri menyoroti adanya ketidakadilan anggaran di Kemendikbud karena dana sebesar Rp20 miliar yang diberikan kepada 2 organisasi swasta yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru, justru terbalik dengan tunjangan guru yang terus-menerus dipangkas.
Lihat Juga :
