Pengelolaan Anggaran Dinilai Belum Makmurkan Rakyat

Jum'at, 24 Juli 2020 - 07:59 WIB
loading...
Pengelolaan Anggaran...
Penurunan angka kemiskinan di Tanah Air saat ini dinilai berjalan semakin lambat. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang semakin bertambah setiap tahun.Foto/Ilustrasi/Istimewa
A A A
JAKARTA - Penurunan angka kemiskinan di Tanah Air saat ini dinilai berjalan semakin lambat. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang semakin bertambah setiap tahun.

“Anggaran kemiskinan dalam APBN meningkat hampir 10 kali sejak 2004,” kata Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azisdalam diskusi daring bertajuk Ketimpangan di Masa Pandemi oleh Pancasilanomic Academy, Jumat 23 Juli 2020 malam.

Menurut catatan Harry, pada 2004 anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp240 triliun. Kini di 2020, anggaran terebut naik menjadi Rp2.300 triliun.

Dia menilai pengelolaan keuangan negara belum sesuai dengan tiga prinsip pengelolaan negara yang digariskan konstitusi, yaitu terbuka, bertanggung jawab, dan memakmurkan.

“Anggaran negara saat ini belum memakmurkan masyarakat, karena masyarakat miskin terus bertambah, apalagi di masa pandemi sekarang,” tutur Guru Besar FEB Universitas Airlangga ini.

(Baca juga: Perbudakan di Laut Terus Berlanjut, Pemerintah Dinilai Gagal Lindungi ABK )

Sementara itu dalam forum diskusi yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Karimi mengatakan, ketimpangan di Indonesia masih tinggi, yakni di 0,381 per Maret 2020.

Kesenjangan aset masih 0,80 dan ketimpangan lahan sebesar 0,68. ““Rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, industri, dan jasa mengalami penurunan pendapatan,” kata Karimi.

Fakta lain, kata dia, rumah tangga petani Indonesia menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. “Kalau mau produktif, mereka paling tidak harus punya tiga hektare,” katanya.

Selama pandemi, Karimi meminta pemerintah mendorong usaha mikro dan Kecil untuk mendapatkan akses keuangan formal yang mudah. Contohnya, pembiayaan kredit hingga digitalisasi.

Menurut dia, selama PSBB seharusnya basis online untuk usaha mikro dan kecil di dorong agar aktivitas usaha mereka tetap hidup. “Pemerintah akan dengan sendirinya mendorong ekonomi lokal,” ujarnya.

Didin Damanhuri, guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, menambahkan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia semakin tinggi dalam lima tahun terakhir.

Sebagai salah satu indikatornya adalah 2% penduduk Indonesia menguasai aset finansial sebesar 85% dari seluruh aset finansial di Indonesia.“Saat ini negara kita adalah ketiga tertimpang di dunia,” ujar Didin.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
BPK: Kerugian Negara...
BPK: Kerugian Negara Kasus Korupsi PT Taspen Capai Rp1 Triliun
BP Taskin Sebut Kemiskinan...
BP Taskin Sebut Kemiskinan Dapat Picu Ketidakamanan Nasional
Persilakan KPK dan BPK...
Persilakan KPK dan BPK Audit Danantara, Rosan: Tak Ada yang Kebal Hukum di Negara Ini
Mendorong Perempuan...
Mendorong Perempuan Desa Keluar dari Miskin Ekstrem
Kemendukbangga Galang...
Kemendukbangga Galang Sinergi Nasional Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di NTT
Fraksi PKS DPR Desak...
Fraksi PKS DPR Desak Kejagung dan BPK Sita Duit Judi Oline Rp187,2 Triliun
BPK Serahkan LHP ke...
BPK Serahkan LHP ke Badan Bank Tanah, Pendorong Perbaikan Internal
Jatim Kembali Raih WTP...
Jatim Kembali Raih WTP dari BPK, Khofifah Berhasil Wujudkan Pemerintahan Bersih
172 Juta Warga RI Hidup...
172 Juta Warga RI Hidup Susah, Kepala BPS: Perlu Bijak Memaknai Angka Bank Dunia
Rekomendasi
Bikin Emosi Naik-Turun,...
Bikin Emosi Naik-Turun, Ini Karakter Megan Domani di Series Sugar Daddy
Menkes: Laki-laki Celana...
Menkes: Laki-laki Celana Jeansnya Ukuran 33 Lebih Cepat Menghadap Allah
Farel Tarek Kembali...
Farel Tarek Kembali Bikin Ketawa Lewat Sketsa Komedi Doa untuk Timnas yang Bikin Geleng-geleng!
Berita Terkini
Paradigma Hak Asasi...
Paradigma Hak Asasi Manusia di Indonesia Berasaskan Pancasila
Jadi Presiden Uni Parlemen...
Jadi Presiden Uni Parlemen Negara OKI, Puan Janji Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Megawati Berseloroh...
Megawati Berseloroh ke Sri Mulyani Tak Terima Tunjangan Pensiun Wakil Presiden
Makan Siang Prabowo...
Makan Siang Prabowo Bareng Sultan Brunei Diiringi Lagu Bengawan Solo hingga My Way
Fraksi Golkar Kaji Sistem...
Fraksi Golkar Kaji Sistem Pemilu: Jangan Sampai Obat Lebih Berbahaya dari Penyakitnya
Jokowi Tawarkan Bantuan...
Jokowi Tawarkan Bantuan Hukum ke Mantan Dosen Pembimbing di UGM Kasmudjo
Infografis
10 Negara dengan Anggaran...
10 Negara dengan Anggaran Pertahanan Tertinggi pada 2025
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved