Fraksi Golkar Kaji Sistem Pemilu: Jangan Sampai Obat Lebih Berbahaya dari Penyakitnya
Rabu, 14 Mei 2025 - 18:13 WIB
loading...
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji menyoroti evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu Indonesia dalam sebuah focus group discussion (FGD) bertajuk “Sistem Pemilu” yang digelar di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Diskusi membahas tantangan sistem pemilu proporsional terbuka dan kemungkinan adopsi sistem campuran.
Sejumlah pakar dihadirkan dalam diskusi itu, seperti Dr. Muh. Nurhasim (peneliti Pusat Penelitian Politik BRIN), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Wakil Ketua Baleg DPR), dan Zulfikar Arse Sadikin (Wakil Ketua Komisi II DPR), serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebagai penanggap.
Sarmuji berpendapat, sistem proporsional terbuka yang kini diterapkan sejatinya merupakan respons terhadap permasalahan dari sistem pemilu sebelumnya yang bersifat tertutup. Namun, sistem terbuka juga menuai kritik karena dinilai mendorong tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang.
Baca juga: Golkar Inisiasi Pembentukan Koalisi Permanen, Ini Tujuannya
“Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari solusi masa lalu; today's problem come from yesterday's solution. Pertanyaannya, apakah benar sistem terbuka otomatis memicu politik uang? Dan apakah sistem tertutup menjamin hilangnya praktik itu atau malah hanya memindahkan locus dari masyarakat ke elite partai, atau biaya-biaya lain seperti iklan politik?” kata Sarmuji.
Sejumlah pakar dihadirkan dalam diskusi itu, seperti Dr. Muh. Nurhasim (peneliti Pusat Penelitian Politik BRIN), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Wakil Ketua Baleg DPR), dan Zulfikar Arse Sadikin (Wakil Ketua Komisi II DPR), serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebagai penanggap.
Sarmuji berpendapat, sistem proporsional terbuka yang kini diterapkan sejatinya merupakan respons terhadap permasalahan dari sistem pemilu sebelumnya yang bersifat tertutup. Namun, sistem terbuka juga menuai kritik karena dinilai mendorong tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang.
Baca juga: Golkar Inisiasi Pembentukan Koalisi Permanen, Ini Tujuannya
“Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari solusi masa lalu; today's problem come from yesterday's solution. Pertanyaannya, apakah benar sistem terbuka otomatis memicu politik uang? Dan apakah sistem tertutup menjamin hilangnya praktik itu atau malah hanya memindahkan locus dari masyarakat ke elite partai, atau biaya-biaya lain seperti iklan politik?” kata Sarmuji.
Lihat Juga :
