Merawat Reformasi, Memuliakan Suara Rakyat

Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo

BULANMei ini menandai momen-momen penting dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa. Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, dan peringatan Reformasi sama-sama kita peringati pada bulan Mei.

Jika berbicara mengenai peringatan reformasi, memori kita akan terlempar kepada momen 25 tahun yang lalu, saat kehidupan kita masih berada di alam yang status quo dan sentralistik. Oleh karena itu, reformasi adalah buah perjuangan yang sebisa mungkin perlu kita rawat.

Arus reformasi menjadi peluit tanda dimulainya perjalanan bangsa kita menuju alam demokratisasi melalui adanya amendemen UUD 1945 , pencabutan dwifungsi ABRI, dan pelaksanaan otonomi daerah. Reformasi membawa negeri tercinta ini ke dalam sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Kebebasan sipil dapat kita nikmati, aktivitas diskusi dan adu gagasan kebangsaan bisa kita jalankan tanpa takut dibubarkan, pers bisa berjalan tanpa khawatir diberedel, serta pemilu dijalankan secara transparan, jujur dan adil dengan sistem demokrasi langsung.

Dalam keberjalanan seperempat abad reformasi, belum semua agenda reformasi terselesaikan. Penegakan supremasi hukum dan peningkatan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan bersama yang belum tuntas. Indeks Negara Hukum di Indonesia menurut World Justice Project pada tahun 2022 berada pada peringkat 64 dari 140 negara dengan skor 0,53 dari skala 0 sampai 1.

Kita juga masih menyisakan masalah berupa angka Tingkat Pengangguran Terbuka yang menurut BPS masih berada di angka 5,45% pada bulan Februari 2023. Ini berarti kita masih memiliki 7,99 juta angkatan kerja yang masih menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja eksekutif dan legislatif kita dalam melakukan perbaikan terkait masalah kesejahteraan dan supremasi hukum belum berjalan dengan semestinya.

Baca Juga: Partai Perindo: Pemerintahan Jokowi adalah Berkah 25 Tahun Reformasi

DPR sebagai badan legislatif, serta pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif merupakan produk dari sistem pemilu. Pemilihan umum merupakan mekanisme bagi keberlangsungan sirkulasi kekuasaan secara demokratis dan merupakan kompetisi prosedural untuk meraih jabatan-jabatan publik baik di ranah eksekutif maupun legislatif (Huntington, 1995). Performa pemerintah serta DPR/DPRD merupakan performa hasil pilihan kita dari balik bilik suara.

Pemilu 2024 yang akan dilakukan secara serentak, adalah pemilu keenam kalinya yang kita selenggarakan pada alam reformasi ini setelah Pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan pada tahun 2019. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis diharapkan menghasilkan pemangku jabatan eksekutif dan legislatif yang sesuai dengan preferensi masyarakat, yang pada akhirnya pula dapat diharapkan untuk mampu mengemban amanat rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan supremasi hukum.

Peran Serta Masyarakat

Pemilu yang memungkinkan warga negara untuk memilih sesuai hati nurani serta pembatasan kekuasaan yang mencegah sebuah rezim berkuasa terlalu lama, merupakan hasil dari perjuangan reformasi seperempat abad yang lalu, dan ini harus kita jaga bersama-sama. Pengakuan hak pilih warga negara tanpa kecuali, luasnya alternatif-alternatif pilihan aspirasi politik, mekanisme rekrutmen calon wakil rakyat yang terbuka dan demokratis, kekebasan untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan, adanya panitia pemilihan yang independen, kebebasan setiap kontestan politik untuk berkompetisi dengan sehat, perhitungan suara yang jujur serta netralitas birokrasi merupakan faktor-faktor penentu bagi terwujudnya pemilu yang demokratis (Macridis, 1992).

Dengan demikian dalam pemilu yang demokratis, masyarakat kini diberi peran yang cukup besar dalam menentukan arah kemajuan bangsa kita ke depan. Platform kebijakan peningkatan kesejahteraan akan dijalankan oleh mereka-mereka yang sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu. Kepastian bagaimana masyarakat diberikan akses yang lebih terbuka kepada sarana peningkatan kesejahteraan, dan pendekatan instrumen kebijakan untuk memastikan pendistribusian kesejahteraan dapat dilakukan secara adil dan merata, hanya terwujud melalui pemilih yang cerdas dan berintegritas.

Peran serta masyarakat sebagai pemilih, harus dijalankan dengan penuh integritas. Pertama, pemilih harus memilih kandidat yang memiliki integritas, yang tidak terlibat korupsi atau tindak pidana lain, telah melaporkan LHKPN atau gratifikasi kepada KPK, tidak menggunakan fasilitas jabatan bagi petahana, dan yang berkampanye dengan adu gagasan bukan adu kebisingan.

Kedua, pemilih harus memiliki integritas dalam dirinya sendiri, yaitu dengan cara menghindari produksi dan konsumsi hoaks, memilih berdasarkan penelusuran rekam jejak dan visi misi kandidat, serta tidak memilih berdasarkan hal-hal yang bersifat transaksional.

Reformasi anugerah berharga bagi bangsa Indonesia. Pada masa reformasi ini, pengemban suara rakyat dapat dan harus menempatkan seluruh produk kebijakan-kebijakan negara dalam kerangka supremasi hukum dan kesejahteraan. Pembangunan harus dilakukan dengan mematuhi kaidah-kaidah hukum secara taat, bebas kecurangan dan bebas konflik kepentingan. Karena dalam hal ini, hukum bukan hanya mengatur apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat, tapi lebih dari itu hukum juga merupakan cermin perwujudan keinginan dan harapan yang tumbuh dan berkembang dalam diri masyarakat itu sendiri.

Masyarakat mendambakan pembangunan yang berorientasi public services dan pembangunan dengan akses yang merata yang tidak hanya beredar di lingkaran kelompok-kelompok tertentu. Kelompok yang selama ini terkesampingkan dalam pembangunan, kelompok yang mengalami ketimpangan dan kesenjangan, harus menjadi sasaran utama pembangunan. Mengapa? Karena kelompok yang terkesampingkan itu juga sama-sama menitipkan suaranya sesuai asas one man one vote, satu suara sama berharganya dengan suara yang lain, tanpa melihat latar belakang si pemberi suara.

Pemilih yang berintegritas, akan menghasilkan pilihan yang berintegritas pula. Kandidat yang terpilih adalah mereka yang layak dan akan sekuat tenaga mengemban suara rakyat dan mewujudkan suara rakyat. Pesan reformasi sudah sangat jelas, bahwa kita sudah beralih dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi, yang merupakan sistem ideal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai konstitusi dan untuk mewujudkan civil society yang kuat. Reformasi juga memberi pesan agar kita mampu memuliakan suara rakyat, memuliakannya dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya.