Anggota Polri Perlu Tingkatkan Integritas dan Lebih Peduli HAM
loading...
A
A
A
JAKARTA - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) Poengky Indarti setuju agar anggota Polri perlu lebih meningkatkan integritas, lebih humanis, dan lebih peduli pada hak asasi manusia (HAM). Dia mengakui laporan mengenai anggota Polri didominasi oleh kasus penegakan hukum.
"Jumlahnya sekitar 90 persen," ujar Poengky dalam Dialog Publik "Hoegeng: Keteladanan Melintasi Zaman" yang digelar Divisi Humas Mabes Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Kendati demikian, dia tidak setuju jika tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri diambil instansi lain. Pasalnya, reformasi struktural Polri sudah selesai dengan menempatkan Polri di bawah Presiden.
"Jadi jangan mengkhinati reformasi dengan berpikir merubah tupoksi Polri," tutur Poengky.
Dia berpendapat, dibandingkan dengan instansi lain, reformasi Polri lebih terukur, lebih terbuka, dan lebih menerima pandangan masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani meyakini bahwa jumlah anggota Polri yang tidak baik lebih sedikit dibandingkan yang baik. Namun, jumlah yang sedikit ini sering mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Polri keseluruhan.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan bahwa tugas besar Polri itu ada dua, memelihara keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum. "Yang penegakan hukum itu jumlahnya sedikit dibanding yang lain, tapi yang tidak baik itu ada di sini dan mempengaruhi persepsi masyarakat," kata Arsul dalam acara yang dibuka Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho itu.
Dia mengungkapkan dari kunjungannya ke sejumlah daerah, dan dari usulan masyarakat terhadap Hoegeng Award, ternyata anggota Polri yang baik itu jauh lebih banyak. "Dari sekitar 450 ribu anggota Polri, hanya Serse atau Bareskrim yang bertugas melakukan penegakan hukum itu jumlahnya sedikit," ujar wakil ketua MPR ini.
Kendati demikian, dia mengingatkan tidak ada pilihan Polri agar bertransformasi menjadi lebih baik. Dirinya khawatir peran dan fungsi Polri bisa diambil instansi lain jika tidak lebih baik.
Sementara itu, pengamat politik Hermawan Sulistyo mengingatkan Polri tentang pentingnya mengantisipasi perubahan setiap zaman. "Mungkin sekarang ada anggota Polri yang jujur tapi harus ada sistem yang membuat anggota Polri tetap jujur sampai kapan pun," pungkasnya.
"Jumlahnya sekitar 90 persen," ujar Poengky dalam Dialog Publik "Hoegeng: Keteladanan Melintasi Zaman" yang digelar Divisi Humas Mabes Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Kendati demikian, dia tidak setuju jika tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri diambil instansi lain. Pasalnya, reformasi struktural Polri sudah selesai dengan menempatkan Polri di bawah Presiden.
"Jadi jangan mengkhinati reformasi dengan berpikir merubah tupoksi Polri," tutur Poengky.
Dia berpendapat, dibandingkan dengan instansi lain, reformasi Polri lebih terukur, lebih terbuka, dan lebih menerima pandangan masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani meyakini bahwa jumlah anggota Polri yang tidak baik lebih sedikit dibandingkan yang baik. Namun, jumlah yang sedikit ini sering mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Polri keseluruhan.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan bahwa tugas besar Polri itu ada dua, memelihara keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum. "Yang penegakan hukum itu jumlahnya sedikit dibanding yang lain, tapi yang tidak baik itu ada di sini dan mempengaruhi persepsi masyarakat," kata Arsul dalam acara yang dibuka Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho itu.
Dia mengungkapkan dari kunjungannya ke sejumlah daerah, dan dari usulan masyarakat terhadap Hoegeng Award, ternyata anggota Polri yang baik itu jauh lebih banyak. "Dari sekitar 450 ribu anggota Polri, hanya Serse atau Bareskrim yang bertugas melakukan penegakan hukum itu jumlahnya sedikit," ujar wakil ketua MPR ini.
Kendati demikian, dia mengingatkan tidak ada pilihan Polri agar bertransformasi menjadi lebih baik. Dirinya khawatir peran dan fungsi Polri bisa diambil instansi lain jika tidak lebih baik.
Sementara itu, pengamat politik Hermawan Sulistyo mengingatkan Polri tentang pentingnya mengantisipasi perubahan setiap zaman. "Mungkin sekarang ada anggota Polri yang jujur tapi harus ada sistem yang membuat anggota Polri tetap jujur sampai kapan pun," pungkasnya.
(rca)