Kritik Pembubaran Gugus Tugas Covid-19, PKS Singgung Herd Immunity

JAKARTA - Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dikritisi oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Netty Prasetiyani. Menurut Netty, persoalan intinya bukan pada pembentukan dan pembubaran sebuah lembaga, namun kejelasan peta jalan penanganan pandemi Covid-19 .

"Siapa pun sepakat bahwa pandemi ini membutuhkan orkestrasi berbagai sumber daya sebagai instrumen perang melawan Covid-19," ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (22/7/2020).

Jadi, kata dia, sejauh mana pembubaran Gugus Tugas yang kemudian diganti dengan pembentukan Satgas benar-benar mampu mengerem lonjakan kasus Covid-19 yang semakin eksponensial. "Jangan sampai publik melihat bahwa penanganan oleh pemerintah hanya sekadar ganti istilah, ganti lembaga, menambah jubir dan influencer , tetapi Covid di Indonesia tetap tidak teratasi, bahkan sekarang sudah menyalip kasus positif di negara asalnya," ungkapnya.

Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Netty mengatakan, sebelum dibentuknya Komite itu, posisi Gugus Tugas sangat strategis karena memegang rentang kendali koordinasi antarkementerian dan lembaga.

"Sekarang, dengan posisi Gugus Tugas yang hanya bagian kecil di dalam struktur Komite, makin jelas terlihat bahwa kebijakan pemerintah cenderung economic heavy," ujar wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini. ( ).

Dia melanjutkan, pantas saja keberpihakan anggaran untuk sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19 ini terasa setengah hati. Dampaknya, lanjut dia, rumah sakit kewalahan karena kurangnya daya dukung sarana, alat dan bahan kesehatan sehingga tenaga kesehatan berguguran satu per satu.

Sementara itu, kata dia, pembangkangan masyarakat seperti mengabaikan protokol kesehatan, menolak dijemput ke layanan kesehatan, menolak anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol Covid menjadi pemberitaan sehari-hari. "Jangan salahkan publik jika banyak yang berpendapat kebijakan pemerintah mengarah pada herd immunity, membiarkan rakyatnya kewalahan menghadapi Covid karena kontraksi ekonomi menjadi pilihan untuk diselamatkan," ujarnya. ( ).

Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini pun meminta pemerintah tidak bermain-main dengan Covid-19 yang disebut sebagai malaikat pencabut nyawa oleh Ketua Gugus Tugas Doni Monardo. "Buatlah kebijakan berbasis kesehatan dan yakinkan masyarakat dengan menunjukkan strong leadership agar ada jaminan bahwa penanganan pandemi dilakukan dengan tepat," pungkasnya.