Soal Jabatan di BUMN, KNPI Minta Erick Thohir Umumkan ke Publik
Senin, 20 Juli 2020 - 18:15 WIB
loading...
Ketua Umum KNPI Haris Pertama siap membela Menteri BUMN, Erick Thohir. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama meminta kepada Menteri BUMN, Erick Thohir untuk membuka siapa nama menteri dan relawan yang meminta jatah komisaris seperti yang disampaikan di media.
"Sebutkan saja siapa nama menteri dan partai serta relawan yang minta jatah komisaris biar publik tahu," kata Haris dalam pernyataan persnya, Senin (20/7/2020). (Baca juga: KNPI Tegaskan Dukung Erick Thohir Bersih-bersih BUMN)
KNPI siap membantu Erick jika kemudian nama-nama yang disebut marah. Mantan aktivis HMI ini menilai, keterbukaan Erick akan membuat publik paham. "Sebutkan saja nama-nama siapa orangnya jangan ada yang ditutupin. Eranya terbuka saat ini. Tidak usah takut, kami KNPI yang siap membelanya," tegas Haris.
Seperti diketahui, dalam pernyataannya di media Erick Thohir mengaku banyak mendapat titipan nama-nama calon komisaris hingga direksi perusahaan pelat merah. Pelbagai lembaga, partai, relawan sampai organisasi masyarakat menyorongkan usulannya kepada Erick. Tak hanya dari partai, menteri terkait juga minta. ”Ini bukan sesuatu hal yang salah sepanjang komposisi dan kapasitasnya cocok,” kata Erick.
"Sebutkan saja siapa nama menteri dan partai serta relawan yang minta jatah komisaris biar publik tahu," kata Haris dalam pernyataan persnya, Senin (20/7/2020). (Baca juga: KNPI Tegaskan Dukung Erick Thohir Bersih-bersih BUMN)
KNPI siap membantu Erick jika kemudian nama-nama yang disebut marah. Mantan aktivis HMI ini menilai, keterbukaan Erick akan membuat publik paham. "Sebutkan saja nama-nama siapa orangnya jangan ada yang ditutupin. Eranya terbuka saat ini. Tidak usah takut, kami KNPI yang siap membelanya," tegas Haris.
Seperti diketahui, dalam pernyataannya di media Erick Thohir mengaku banyak mendapat titipan nama-nama calon komisaris hingga direksi perusahaan pelat merah. Pelbagai lembaga, partai, relawan sampai organisasi masyarakat menyorongkan usulannya kepada Erick. Tak hanya dari partai, menteri terkait juga minta. ”Ini bukan sesuatu hal yang salah sepanjang komposisi dan kapasitasnya cocok,” kata Erick.
(cip)
Lihat Juga :
