alexametrics

KNPI Tegaskan Dukung Erick Thohir Bersih-bersih BUMN

loading...
KNPI Tegaskan Dukung Erick Thohir Bersih-bersih BUMN
KNPI mendukung penuh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membersihkan perusahan pelat merah tersebut dari para koruptor. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mendukung penuh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membersihkan perusahan pelat merah tersebut dari korupsi.

Sebelumnya, Erick telah menemukan 53 kasus Korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara. “KNPI siap mendukung penuh Erick Thohir untuk melaporkan puluhan kasus korupsi di tubuh BUMN. KNPI akan memberikan karpet merah untuk Erick,” ujar Haris, Senin (7/6/2020). (Baca juga: Ditemukan 53 Kasus Korupsi di BUMN, Erick Thohir: Kami Tidak Sempurna)

Dia mengatakan, KNPI siap mengawal Erick Thohir yang berkomitmen untuk terus melakukan restrukturisasi dan konsolidasi dalam merampingkan struktur BUMN.

"KNPI seluruh Indonesia akan turun untuk mendukung Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi ke KPK. Jika Pak Erick Thohir sudah mengetahui ada korupsi di 53 BUMN, sebaiknya laporkan ke penegak hukum yaitu KPK, data tersebut jangan di sembunyikan. Menyembunyikan atau menyimpan sebuah kejahatan sama saja kita juga melakukan sebuah kejahatan,” tuturnya.



Oleh karena itu, sambung Haris, Erick Thohir secepatnya membawa 53 data kasus korupsi di BUMN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango hari ini meminta 53 data dugaan korupsi di BUMN, makanya KNPI meminta Erick jangan asal ngomong saja, tunjukan komitmennya membuat BUMN jadi perusahan pelat merah yang bersih dari KKN. Apalagi dengan adanya ratusan pejabat yang rangkap jabatan di perusahaan BUMN yang membuat kas negara semakin terkuras,” tegasnya.



Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memperketat pengawasan di perusahaan pelat merah untuk mencegah praktek korupsi.

"BUMN dulunya pegang peran ganda untuk pelayanan publik. Problemnya, garis merah tak jelas, direksi campur adukan penugasan dan bisnis tak benar. Makanya terjadi korupsi," ujarnta dalam sesi webinar, beberapa waktu lalu.
halaman ke-1 dari 2
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak