Pengamat Militer Sarankan lndonesia Minta Bantuan Internasional Selesaikan Terorisme di Papua
loading...
Pengamat militer menyarankan lndonesia meminta bantuan internasional untuk menyelesaikan aksi terorisme di Papua. Indonesia bisa minta bantuan internasional sesuai Piagam PBB. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menyarankan pemerintah lndonesia meminta bantuan internasional untuk menyelesaikan aksi terorisme di Papua. Indonesia bisa minta bantuan internasional sesuai Piagam PBB.
Diketahui, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali berulah. Sebuah Pesawat Asian One jenis Caravan dengan kode penerbangan PK LTF ditembaki saat melintas di wilayah tersebut. .
Menanggapi aksi KKB tersebut, Susaningtyas Kertopati mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus berbicara di PBB dengan menyatakan wujud nyata aksi OPM sebagai separatis dan teroris.
"Minta bantuan internasional menyelesaikan Papua sesuai Piagam PBB. Selain itu, undang media internasional dengan pejabat Kemlu atau Kemhan," ujarnya,Jumat (14/4/2023).
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini mengatakan, terorisme di Papua harus diatasi dengan memahami karakteristik aspek struktural. Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut, karakteristik aspek struktural tersebut antara lain, merusak atau melemahkan legitimasi pemerintah yang sah sembari memperkuat posisi ideologi mereka di mata publik untuk mendapatkan simpati.
"Melemahkan kemampuan pemerintah yang sah untuk menyediakan akses keamanan dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan dan keadilan untuk menggambarkan bahwa pemerintah yang sah tidak mampu memenuhi aspek struktural publik yang mendasar," katanya.
Mantan anggota Komisi l DPR ini menilai, KKB berupaya sedapat mungkin meraih dukungan publik, baik aktif melalui rekrutmen agar bergabung dengan kelompok terorisme atau minimal pasif berupa sikap simpati kepada kelompok terorisme.
"Memprovokasi aparat pemerintah untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap simpatisan dan anggota jaringan teroris, sehingga mereka semakin mendapatkan simpati sekaligus memperkuat loyalitas kelompok terhadap ideologi tertentu," tandasnya.
Selain itu, terdapat aktor atau simpatisan yang berupaya melakukan infiltrasi untuk masuk sebagai aparat di instansi pemerintah baik di pusat dan daerah, ataupun organisasi tertentu yang memiliki legitimasi dan pengaruh besar bagi publik.
Nuning juga menyarankan agar pemerintah membuat video pembakaran puskesmas, gedung Sekolah Dasar (SD) dan pembunuhan pekerja oleh OPM.
"Kerahkan para profesor bidang kriminal dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut bicara mendukung pemerintah Indonesia melakukan operasi membasmi teroris di Papua," pungkasnya.
Diketahui, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali berulah. Sebuah Pesawat Asian One jenis Caravan dengan kode penerbangan PK LTF ditembaki saat melintas di wilayah tersebut. .
Menanggapi aksi KKB tersebut, Susaningtyas Kertopati mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus berbicara di PBB dengan menyatakan wujud nyata aksi OPM sebagai separatis dan teroris.
"Minta bantuan internasional menyelesaikan Papua sesuai Piagam PBB. Selain itu, undang media internasional dengan pejabat Kemlu atau Kemhan," ujarnya,Jumat (14/4/2023).
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini mengatakan, terorisme di Papua harus diatasi dengan memahami karakteristik aspek struktural. Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut, karakteristik aspek struktural tersebut antara lain, merusak atau melemahkan legitimasi pemerintah yang sah sembari memperkuat posisi ideologi mereka di mata publik untuk mendapatkan simpati.
"Melemahkan kemampuan pemerintah yang sah untuk menyediakan akses keamanan dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan dan keadilan untuk menggambarkan bahwa pemerintah yang sah tidak mampu memenuhi aspek struktural publik yang mendasar," katanya.
Mantan anggota Komisi l DPR ini menilai, KKB berupaya sedapat mungkin meraih dukungan publik, baik aktif melalui rekrutmen agar bergabung dengan kelompok terorisme atau minimal pasif berupa sikap simpati kepada kelompok terorisme.
"Memprovokasi aparat pemerintah untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap simpatisan dan anggota jaringan teroris, sehingga mereka semakin mendapatkan simpati sekaligus memperkuat loyalitas kelompok terhadap ideologi tertentu," tandasnya.
Selain itu, terdapat aktor atau simpatisan yang berupaya melakukan infiltrasi untuk masuk sebagai aparat di instansi pemerintah baik di pusat dan daerah, ataupun organisasi tertentu yang memiliki legitimasi dan pengaruh besar bagi publik.
Nuning juga menyarankan agar pemerintah membuat video pembakaran puskesmas, gedung Sekolah Dasar (SD) dan pembunuhan pekerja oleh OPM.
"Kerahkan para profesor bidang kriminal dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut bicara mendukung pemerintah Indonesia melakukan operasi membasmi teroris di Papua," pungkasnya.
(thm)
Explore More