Pengamat Meyakini UU Cipta Kerja Mampu Atasi Membludaknya Pekerja Baru
loading...
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tadjudin Nur Effendi meyakini masalah membludaknya pekerja baru bisa diatasi UU Cipta Kerja. Foto/ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Masalah membludaknya pekerja baru diyakini bisa diatasi Undang-Undang Cipta Kerja . Diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) akhirnya disahkan menjadi undang-undang.
Ketok palu pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 21 Maret 2023.
Namun hingga kini masih terjadi pro dan kontra terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Salah satu suara paling lantang datang dari serikat buruh yang berencana akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kehadiran UU Cipta Kerja tersebut.
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tadjudin Nur Effendi mengatakan tidak tahu alasan jelas dari serikat buruh menolak kehadiran UU Cipta Kerja. Padahal, dia menilai aturan baru tersebut justru berniat membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia untuk mengurangi jumlah pengangguran yang terus meningkat.
"Saya tidak tahu alasan jelas mereka apa menolak. Coba mereka suruh pikirkan bagaimana mereka suruh ciptakan lapangan kerja bagi para anak-anak muda yang baru masuk pasar kerja," ujar Tadjudin dalam keterangannya, Sabtu (1/4/2023).
Dia menganggap biasa terjadi pro dan kontra ketika aturan baru lahir. Terlebih lagi mereka yang menolak berasal dari kalangan pekerja atau serikat buruh.
Namun, dia berpendapat bahwa perlu dipahami bahwa keberadaan UU Cipta Kerja sebenarnya adalah untuk mengatasi ancaman pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, setiap tahun ada 2,5 juta pekerja baru masuk pasar kerja.
Karena itu UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan saat ini dengan tujuan memanggil investor dengan menyederhanakan prosedur, perizinan serta tidak ada peraturan yang tumpang tindih. "Kalau tidak ada UU Cipta Kerja maka mempersulit investasi. Kalau ada investor akan tertartik datang pengurusan surat izin mudah, tidak ada aturan tumpang tindih," jelas Tadjudin.
Dosen Fisip UGM ini juga menjelaskan saat ini Indonesia juga kebagian bonus demografi penduduk, dimana 65% angkatan kerja saat ini adalah usia produktif. Bayangkan, lanjutnya, apabila tidak ada lapangan pekerjaan di Indonesia, mereka akan pergi ke luar negeri dan banyak bekerja di sektor informal.
Ketok palu pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 21 Maret 2023.
Namun hingga kini masih terjadi pro dan kontra terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Salah satu suara paling lantang datang dari serikat buruh yang berencana akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kehadiran UU Cipta Kerja tersebut.
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tadjudin Nur Effendi mengatakan tidak tahu alasan jelas dari serikat buruh menolak kehadiran UU Cipta Kerja. Padahal, dia menilai aturan baru tersebut justru berniat membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia untuk mengurangi jumlah pengangguran yang terus meningkat.
"Saya tidak tahu alasan jelas mereka apa menolak. Coba mereka suruh pikirkan bagaimana mereka suruh ciptakan lapangan kerja bagi para anak-anak muda yang baru masuk pasar kerja," ujar Tadjudin dalam keterangannya, Sabtu (1/4/2023).
Dia menganggap biasa terjadi pro dan kontra ketika aturan baru lahir. Terlebih lagi mereka yang menolak berasal dari kalangan pekerja atau serikat buruh.
Namun, dia berpendapat bahwa perlu dipahami bahwa keberadaan UU Cipta Kerja sebenarnya adalah untuk mengatasi ancaman pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, setiap tahun ada 2,5 juta pekerja baru masuk pasar kerja.
Karena itu UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan saat ini dengan tujuan memanggil investor dengan menyederhanakan prosedur, perizinan serta tidak ada peraturan yang tumpang tindih. "Kalau tidak ada UU Cipta Kerja maka mempersulit investasi. Kalau ada investor akan tertartik datang pengurusan surat izin mudah, tidak ada aturan tumpang tindih," jelas Tadjudin.
Dosen Fisip UGM ini juga menjelaskan saat ini Indonesia juga kebagian bonus demografi penduduk, dimana 65% angkatan kerja saat ini adalah usia produktif. Bayangkan, lanjutnya, apabila tidak ada lapangan pekerjaan di Indonesia, mereka akan pergi ke luar negeri dan banyak bekerja di sektor informal.
