Trayek Tol Laut

Pemerintah resmi mengoperasikan tiga dari enam trayek tol laut yang dicanangkan pada tahun anggaran 2015. Karena persoalan waktu dan ketersediaan armada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang masih terbatas, pemerintah mengaku tak bisa mewujudkan sepenuhnya trayek tol laut yang sudah diprogramkan hingga akhir tahun ini.

Sebagai dukungan terhadap operasional kapal Pelni, pemerintah telah mengucurkan subsidi yang besarannya mencapai Rp30 miliar untuk periode dua bulan, yakni November dan Desember 2015 yang mencakup ketiga rute tersebut. Pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis dengan pengoperasian tiga trayek tol laut itu akan dapat memangkas harga barang di kawasan Indonesia Timur terutama di daerah terpencil.

Semula, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan enam trayek kapal tol laut yang diluncurkan sepanjang tahun ini, hal itu berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut No AL 108/6/2DJPL – 15 tentang jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, untuk angkutan barang terkait pelaksanaan tol laut tahun anggaran 2015.

Sehubungan program tersebut, Kemenhub menyiapkan dana sebesar Rp257 miliar untuk subsidi operasional kapal Pelni. Kemenhub berjanji siap mengevaluasi tingkat kepuasaan konsumen pengguna jasa kapal tol laut setiap akhir tahun.

Kemenhub berharap trayek tol laut yang dipelopori pemerintah tersebut nantinya akan diikuti kapal niaga komersial swasta secara berjadwal. Apabila harapan itu terwujud maka langkah selanjutnya pemerintah akan memindahkan trayek subsidi ke trayek lain yang belum tersentuh angkutan kapal terjadwal.

Pada peluncuran trayek tol tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan kapal yang melayani rute yang sudah ditetapkan beroperasi secara rutin. Maksudnya, ada angkutan barang atau tidak kapal tetap berlayar. Pasalnya, operator kapal dijamin tidak akan merugi karena sudah mendapat subsidi (public service obligation) sebagai pengganti biaya operasional.

Sementara itu, tiga trayek tol yang resmi dioperasikan pada awal bulan ini terdiri atas: Pertama, Tanjung Perak – Tual – Fak Fak – Kaimana – Timika – Fak Fak - Tual – Tanjung Perak, rute ini dilayani KM Caraka Jaya Niaga III-32.

Kedua, Tanjung Priok – Biak – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak – Tanjung Priok, rute ini menggunakan KM Caraka Jaya Niaga III-22. Ketiga, Tanjung Priok – Kijang – Natuna – Kijang – Tanjung Priok, rute ini dilayari KM Caraka Jaya Niaga III-4.

Selama ini, ketiga trayek tol tersebut sebagaimana diklaim Kemenhub memang belum tersentuh oleh kapal niaga komersial. Dengan adanya rute yang dilalui kapal terjadwal itu memberi kepastian kepada pengguna jasa akan ketersediaan kapal yang datang dan berangkat.

Program tol laut yang menjadi program andalan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memang menjadi pertaruhan tersendiri. Jadi, wajar saja kalau pemerintah harus mengerahkan segala perhatian pada program tersebut.

Publikasi terbaru Kemenhub menyatakan telah memesan sebanyak 39 kapal perintis bernilai triliunan rupiah yang melibatkan sebanyak 17 perusahaan galangan kapal. Selain itu, Kemenhub segera memesan lima kapal khusus pengangkut ternak sebagai bentuk dukungan program swasembada daging sapi oleh Kementerian Pertanian.

Sebelumnya, telah memesan satu kapal sapi yang dijadwalkan selesai pertengahan bulan ini. Kapal itu akan melayani trayek dari sentra produksi sapi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ke sentra konsumsi sapi di Jabodetabek.

Bagaimana dengan nasib pelayaran rakyat terutama yang menggunakan kapal kayu tradisional dengan rute yang bersentuhan dengan trayek kapal tol laut? Dalam kacamata pemerintah, program tol laut salah satu fokusnya adalah meningkatkan peran pelayaran rakyat. Kapal tol laut yang bersandar di pelabuhan besar diharapkan bersinergi dengan pelayaran rakyat yang akan mendistribusikan barang ke pelabuhan kecil.

Kita berharap keberadaan program tol laut dalam prakteknya tidak mengucilkan pelayaran rakyat yang sudah setia melayani masyarakat selama ini. Dan, mengingatkan pemerintah segera merevitalisasi pelayaran rakyat yang telah dijanjikan sebelumnya.