PAMERISME

Meskipun tidak semua yang melakukan atau yang menganut budaya pamerisme mendapatkan keuntungan materi, tetapi dengan adanya tindakan tersebut, mereka berpotensi yang mendapatkan keuntungan lain. Karena para pelaku ini harus berkontestasi untuk merebut simpati dari masyarakat pengguna jaringan internet atau netizen.

Penggerak Ekonomi
Bagi sebagian kalangan pamerisme adalah budaya yang harus dijauhi karena ia merupakan tindakan dan perbuatan yang menjurus sombong dan atau riya. Tetapi bagi yang yakin bahwa pamer itu sangat positif. Mereka mengatakan bahwa pamerisme adalah tambang dan jalan untuk menuju kesuksesan.

Banyak orang mengecam mereka yang melakukan pamer, terutama, di sosial media. Bahkan membahanya kecaman ini menyebabkan beberapa orang pelaku terganggu. Bahkan terdapat beberapa unit atau institusi di mana subjek tersebut bekerja kemudian memberhentikan permanen atau sementara dengan berbagai alasan.

Dalam perspektif yang berbeda, mari kita bayangkan jika budaya pamer ini dilarang sama sekali. Tidak hanya pejabat yang terganggu, tetapi juga masyarakat yang lainnya. Sebab apa yang terjadi kemudian adalah akan terganggunya roda perekonomian bangsa.

Karena tidak sedikit dari budaya pamer yang dilakukan oleh seseorang itu justru menjadi penghasilan dan pendapatan dan akhirnya menopang kehidupannya. Bahkan tidak sedikit juga dampak budaya pamer ini akhirnya dia juga mempekerjakan puluhan orang untuk menjamin keberlanjutan produk visual, yang menjadi konten pamer itu sendiri.

Selanjutnya budaya pamer juga bisa menjadi penggerak ekonomi, khususnya ekonomi lokal. Ini yang harus diatur oleh pemerintah terutama para pejabat yang gajinya cukup besar jangan sampai sisa gaji dan tunjangan yang demikian besar itu akhirnya hanya menguntungkan institusi perbankan saja melalui instumen tabungan.

Sebaiknya beragam tunjangan para pejabat itu tiap bulan dihabiskan untuk belanja, selain kebutuhan dasarnya tentu, dan kemudian dibolehkan untuk memamerkannya. Agar menggerakkan ekonomi rakyat, maka pemerintah mengatur bahwa beragam produk yang boleh dipamerkan oleh para pejabat di ruang publik itu hanya produk-produk original yang diproduksi oleh produsen-produsen lokal saja.

Misalnya beberapa hari yang lalu seorang pejabat ditanya mengenai busana yang dikenakannya. Sang pejabat menjawab bahwa busana ini adalah batik tulis produk lokal dengan nilai sekian. Coba kalau pejabat tersebut dilarang pamer dia tidak akan menjadi penggerak ekonomi dan produsen lokal itu.

Maka konsekuensinya adalah pemerintah juga harus mendorong beberapa pihak terutama produses untuk mampu menghasilkan produk yang kualitasnya setara dengan atau mendekati produk-produk premium luar negeri itu. Hal ini dimaksudkan agar bisa menjadi tujuan para pejabat menghabiskan dana tunjangan yang melimpah tersebut. Sehingga dengan produk tersebut mereka merasa pantas memamerkan produk-produk tersebut di sosial media.

Bagi beberapa orang, keinginan orang untuk memamerkan apa yang dia miliki entah itu asli atau KW atau apapun, merupakan satu hasrat alami dan manusiawi. Maka yang menjadi masalah bukan persoalan pamernya, tapi persoalan dari mana dia mendapatkan produk itu.