Sekum Muhammadiyah: Larangan Bukber Bisa Berdampak Berkurangnya Ukhuwah di Bulan Ramadan
Jum'at, 24 Maret 2023 - 10:29 WIB
loading...
A
A
A
"Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama," tandasnya.
Sebelumnya, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat pemerintahan tidak menggelar buka puasa bersama (bukber) mendapat kritik dari sejumlah tokoh. Mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin misalnya menilai instruksi Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan tidak arif dan tidak adil dengan tradisi keagamaan.
"Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama antara lain untuk meningkatkan silaturahim yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara. Tidak adil karena nyata alasannya mengada-ada, yaitu masih adanya bahaya Covid-19," ujar Din melalui keterangan tertulisnya, Kamis 23 Maret 2023.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis sebelumnya. Dia menilai Instruksi Presiden Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan kurang tepat dan tidak sesuai dengan tradisi keagamaan.
“Hemat saya buka puasa bersama itu baik dan tidak beda dg kumpul2 kondangan, pertemuan dg pendukung dan kosolidasi. Maka covid pun bisa diantisipasi. Pelarangan acara buka meskipun hanya utk instansi kurang tepat dan tak sesuai dg tradisi keagamaan kita,” cuitnya melalui akun Twitter resminya @cholilnafis dikutip SINDOnews, Kamis 23 Maret 2023.
Sementara, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Jokowi mencabut surat larangan buka puasa bersama bagi jajarannya di instansi pemerintah. Yusril khawatir surat tersebut diplesetkan dan menjadi bahan untuk menyudutkan pemerintah.
Sebelumnya, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat pemerintahan tidak menggelar buka puasa bersama (bukber) mendapat kritik dari sejumlah tokoh. Mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin misalnya menilai instruksi Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan tidak arif dan tidak adil dengan tradisi keagamaan.
"Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama antara lain untuk meningkatkan silaturahim yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara. Tidak adil karena nyata alasannya mengada-ada, yaitu masih adanya bahaya Covid-19," ujar Din melalui keterangan tertulisnya, Kamis 23 Maret 2023.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis sebelumnya. Dia menilai Instruksi Presiden Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan kurang tepat dan tidak sesuai dengan tradisi keagamaan.
“Hemat saya buka puasa bersama itu baik dan tidak beda dg kumpul2 kondangan, pertemuan dg pendukung dan kosolidasi. Maka covid pun bisa diantisipasi. Pelarangan acara buka meskipun hanya utk instansi kurang tepat dan tak sesuai dg tradisi keagamaan kita,” cuitnya melalui akun Twitter resminya @cholilnafis dikutip SINDOnews, Kamis 23 Maret 2023.
Sementara, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Jokowi mencabut surat larangan buka puasa bersama bagi jajarannya di instansi pemerintah. Yusril khawatir surat tersebut diplesetkan dan menjadi bahan untuk menyudutkan pemerintah.
Lihat Juga :
