Sekum Muhammadiyah: Larangan Bukber Bisa Berdampak Berkurangnya Ukhuwah di Bulan Ramadan
loading...
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Muti berpendapat keputusan pemerintah melarang buka puasa selama bulan suci Ramadan bisa berdampak negatif jika tidak dipahami dengan benar. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti berpendapat keputusan pemerintah melarang buka puasa selama bulan suci Ramadan bisa berdampak negatif jika tidak dipahami dengan benar.
"Larangan buka bersama itu jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di Bulan Ramadan," ujar Abdul lewat cuitan di akun Twitter @Abe_Mukti dikutip, Jumat (24/3/2023).
Menurutnya, yang perlau ditekankan pemerintah adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang. Buka bersama dinilainya penting untuk merekatkan hubungan antara pejabat dengan masyarakat.
"Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat," tuturnya.
Dia kembali menekankan kegiatan buka bersama tetap bisa dilakukan para pejabat sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dengan tetap menonjolkan kesederhaaan.
"Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama," tandasnya.
Sebelumnya, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat pemerintahan tidak menggelar buka puasa bersama (bukber) mendapat kritik dari sejumlah tokoh. Mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin misalnya menilai instruksi Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan tidak arif dan tidak adil dengan tradisi keagamaan.
"Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama antara lain untuk meningkatkan silaturahim yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara. Tidak adil karena nyata alasannya mengada-ada, yaitu masih adanya bahaya Covid-19," ujar Din melalui keterangan tertulisnya, Kamis 23 Maret 2023.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis sebelumnya. Dia menilai Instruksi Presiden Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan kurang tepat dan tidak sesuai dengan tradisi keagamaan.
"Larangan buka bersama itu jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di Bulan Ramadan," ujar Abdul lewat cuitan di akun Twitter @Abe_Mukti dikutip, Jumat (24/3/2023).
Menurutnya, yang perlau ditekankan pemerintah adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang. Buka bersama dinilainya penting untuk merekatkan hubungan antara pejabat dengan masyarakat.
"Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat," tuturnya.
Dia kembali menekankan kegiatan buka bersama tetap bisa dilakukan para pejabat sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dengan tetap menonjolkan kesederhaaan.
"Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama," tandasnya.
Sebelumnya, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat pemerintahan tidak menggelar buka puasa bersama (bukber) mendapat kritik dari sejumlah tokoh. Mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin misalnya menilai instruksi Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan tidak arif dan tidak adil dengan tradisi keagamaan.
"Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama antara lain untuk meningkatkan silaturahim yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara. Tidak adil karena nyata alasannya mengada-ada, yaitu masih adanya bahaya Covid-19," ujar Din melalui keterangan tertulisnya, Kamis 23 Maret 2023.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis sebelumnya. Dia menilai Instruksi Presiden Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan kurang tepat dan tidak sesuai dengan tradisi keagamaan.
Explore More