Pekerja Event Desak Pemerintah Standardisasi Biaya Keamanan

Situasi kondusif pasca Pandemi Covid-19 membuat berbagai pagelaran kembali marak digelar. Para pekerja event yang tergabung dalam Forum Backstager Indonesia (FBI) pun mendesak pemerintah mempermudah izin keramaian termasuk melakukan standardisasi biaya kemananan. (Baca Juga :Pameran hingga Konser Kian Ramai, Ivendo dan IPOS Usul Hari Pekerja Event Nasional)

“Sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar event lokal kembali bergerak pascapandemi Covid-19, maka kami meminta agar ada kemudahan penerbitan izin baik dari Pemda maupun aparat keamanan terkait berbagai event yang akan digelar di berbagai daerah,” ujar Ketua DPP FBI Sofyan Nasution usai menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Forum Backstagers Indonesia, di Four Point Bali, akhir pekan lalu.

Dalam forum tersebut hadir para pengurus pusat dan daerah Forum Backstagers Indonesia dari 14 Provinsi. Forum ini juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali I Wayan Serinah serta para pengusaha event dari berbagai daerah.

Sofyan mengatakan Forum Rakernas FBI bertujuan untuk merumuskan program kerja dan rekomendasi bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem industry kreatif serta pagelaran pascapandemi Covid-19. “Masa pandemi dengan adanya pembatasan sosial sangat memukul para pekerja event di tanah air. Maka forum Rakernas ini sangat strategis untuk kembali mendorong tumbuhnya industry event di tanah air,” katanya. (Baca Juga :Revenue Jauh di Bawah Singapura, Angela Tanoesoedibjo Dorong Perbaikan Event Berbasis Konser Musik)

Dia mengungkapan banyak masukan dan usulan konstruktif dari para pengurus Forum Backstagers Indonesia yang muncul dalam Rakernas ini. Di antaranya adalah rekomendasi agar ada standarisasi biaya keamanan event dari aparat penegak hukum, penertiban tenaga kerja asing ilegal yang terlibat di industri event, hingga keinginan agar pemerintah melibatkan asosiasi pekerja event dalam perumusan kebijakan di level pusat dan daerah. “Selain itu forum rakernas ini juga merekomendasikan agar Pemerintah pusat dan daerah agar memberikan kesempatan pada pengusaha EO lokal dalam pengadaan lelang di bidang jasa penyelenggaraan acara,” katanya.