Pihak Richard Eliezer Sangkal Langgar Perjanjian dengan LPSK

Jum'at, 10 Maret 2023 - 19:20 WIB
loading...
Pihak Richard Eliezer...
Koordinator Penasihat Hukum Richard Eliezer, Ronny Talapessy. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Pihak Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyanggah jika kliennya melanggar perjanjian yang dibuat dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ). Hal ini ditegaskan oleh Koordinator Penasihat Hukum Richard Eliezer , Ronny Talapessy.

Pandangan Ronny tersebut sebagai respons keputusan LPSK yang mencabut hak perlindungan Eliezer lantaran adanya tayangan wawancara eksklusif dalam suatu stasiun televisi swasta.

"Tidak benar apa yang dikatakan oleh LPSK bahwa Richard Eliezer melanggar perjanjian," kata Ronny dalam jumpa persnya di Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2023).

Ronny menjelaskan, perjanjian yang dimaksud adalah tidak berhubungan dan memberikan komentar apa pun secara langsung dan terbuka pada pihak mana pun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK.

Baca juga: LPSK Hentikan Perlindungan Kepada Bharada Richard Eliezer

Ia pun menceritakan, satu hari sebelum wawancara eksklusif itu dilaksanakan, tim kuasa hukum sudah mengetahui jika pihak televisi swasta tersebut telah memberikan surat perizinan kepada pihak-pihak berwenang, termasuk salah satunya LPSK.

Ronny pun juga sudah mencoba mengonfirmasi perihal kelanjutan dari pada surat permohonan perizinan wawancara eksklusif itu kepada pihak-pihak tersebut. Saat itu, dia mengaku telah mengonfirmasi kepada salah satu komisioner LPSK.

"Yang disampaikan pihak LPSK adalah silakan saja asal yang bersangkutan atau Ricard Eliezer setuju. Sehingga tidak benar yang seperti tadi yang kita dengarkan bersama bahwa LPSK tidak diberitahukan," tutupnya.

Sebelumnya, LPSK resmi menghentikan perlindungan kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.

Alasannya, LPSK keberatan karena terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J melakukan wawancara dengan salah satu televisi swasta di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

"Keputusan ini diambil berdasarkan rapat pimpinan pada hari Kamis kemarin (9/3/2023)," kata Tenaga Ahli LPSK, Syahrial dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/3/2023).

LPSK keberatan dengan tayangan wawancara tersebut lantaran tidak ada pengajuan permohonan ke LPSK, sehingga meminta tidak menayangkan wawancara tersebut.



Namun stasiun televisi tersebut tetap menayangkan wawancaranya, sehingga LPSK memutuskan mencabut perlindungan Eliezer dalam bentuk perlindungan fisik.

Menurut Syahrial, dari tujuh pimpinan LPSK, ada yang memberikan pandangan berbeda atau dissenting opinion karena menilai Richard Eliezer masih layak diberikan perlindungan.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Rossa Purbo Bekti Singgung...
Rossa Purbo Bekti Singgung Mantan Pegawai KPK Jadi Tim Hukum Terdakwa, Pengacara Hasto: Anda Maksudnya Apa?
Dewan Pers dan LPSK...
Dewan Pers dan LPSK Teken MoU Perlindungan Kerja Pers
Tim Hukum Hasto Minta...
Tim Hukum Hasto Minta Jaksa Buka CCTV Ruangan Merokok Kantor KPK untuk Buktikan Klaim Wahyu
Tim Hukum Hasto Sebut...
Tim Hukum Hasto Sebut Adanya Dugaan Pencatutan Nama Pimpinan Partai oleh Saeful Bahri
Ronny Talapessy Merasa...
Ronny Talapessy Merasa Janggal Penyidik KPK Mau Periksa Febri Diansyah di Kasus Harun Masiku
KPK Serahkan 4 Aset...
KPK Serahkan 4 Aset Rampasan Sebesar Rp3,7 Miliar ke LPSK
Anggaran Dipangkas,...
Anggaran Dipangkas, Pegawai LPSK Sulit Beri Perlindungan ke Saksi dan Korban
Terlibat di Kasus Ferdy...
Terlibat di Kasus Ferdy Sambo, Kini Chuck Putranto Jabat Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Metro Jaya
Ipda Rudy Soik, Polisi...
Ipda Rudy Soik, Polisi yang Dipecat Polda NTT Gegara Bongkar Mafia BBM Datangi LPSK
Rekomendasi
Huawei Kenalkan Sistem...
Huawei Kenalkan Sistem Operasi HarmonyOS PC
Maestro Herbal Indonesia...
Maestro Herbal Indonesia Rayakan Satu Tahun Sanga Sanga
13 Orang Tewas Akibat...
13 Orang Tewas Akibat Ledakan Amunisi, Kapuspen TNI: SOP Pemusnahan Akan Dievaluasi
Berita Terkini
PP ISNU Sebut Beasiswa...
PP ISNU Sebut Beasiswa Filantropis Cetak Generasi Unggul dan Inovatif
IPW Nilai Pengerahan...
IPW Nilai Pengerahan TNI di Kejaksaan Perlu Ditinjau Ulang
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Ekonomi Kreatif Indonesia-Australia
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
Infografis
Jurnalis Inggris: Pakistan...
Jurnalis Inggris: Pakistan Pemenang dalam Perang dengan India
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved