Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima TNI: Sabar, Ini Bukan Operasi Militer

Kamis, 09 Maret 2023 - 13:19 WIB
loading...
Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima TNI: Sabar, Ini Bukan Operasi Militer
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan keterangan kepada media di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2022). FOTO/MPI/RIANA RIZKIA
A A A
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta semua pihak bersabar dalam upaya pembebasan pilot Susi Air , Kapten Philips Mark Merthens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Menurutnya, penyelamatan Kapten Philips bukanlah operasi militer sehingga tidak bisa dengan mengerahkan prajurit dan alutsista yang dimiliki TNI.

"Harus sabar, menyelesaikan ini tidak langsung desss operasi militer iya, ini bukan operasi militer, ingat, ini bukan operasi militer," kata Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2022).

Meski begitu, Panglima TNI menegaskan tetap melakukan upaya pencarian pilot Susi Air yang disandera KKB. Area pencarian pun diperluas untuk memastikan dahulu keberadaannya.



"Ada (perluasan wilayah pencarian), jadi kita tetap melaksanakan gelar tadi. Jadi sudah kita tempatkan khususnya di daerah-daerah rawan yang diduga itu tadi. Kan kita enggak bisa menentukan oh di sini, oh di sini," katanya.

Menurut Panglima TNI, para pelaku penyanderaan terus berpindah-pindah bersama Kapten Philips. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam proses penyelamatan. Apalagi KKB kerap menyatu dengan masyarakat, sehingga pihaknya harus berhati-hati dalam melakukan tindakan, terutama dalam membedakan masyarakat sipil dan anggota KKB.

"Dan sampai saat ini masih belum. Belum diketemukan, tetapi operasi tetap jalan terus penyelamatan sandera itu, karena kita tetap menjaga supaya masyarakat sipil tidak terlibat dan kena, kalau dari operasi istilahnya serentak itu khawatirnya penduduk akan kena karena mereka ini kan bersama-sama dengan penduduk," katanya.

Baca juga: Polri Perluas Pencarian Pilot Susi Air yang Disandera KKB di Nduga dan Lanny Jaya

"Jadi bukan di tempat yang seperti apa namanya penyelamatan terhadap sandera yang ada di pesawat atau suatu tempat, enggak. Ini dibawa ke pindah-pindah dan bersama dengan masyarakat, sehingga kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini," katanya.

Untuk diketahui, sebuah video beredar luas menampilkan pilot pesawat Susi Air, Philips Marks Merthens dijadikan sandera oleh TPNPB-OPM. Pilot warga negara Selandia Baru itu disebut akan dijadikan jaminan dalam negosiasi politik.

Dalam video itu terlihat sejumlah orang yang mengklaim sebagai TPNPB-OPM lengkap dengan senjata mengelilingi sang pilot. Mereka pun meminta kemerdekaan Papua untuk melepas Marks Merthens. "Kami tangkap pilot. Hanya lepas dengan Papua Merdeka," kata salah satu anggota TPNPB-OPM dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (15/2/2023).

Mereka bahkan mengancam membunuh pilot Susi Air tersebut apabila kemerdekaan Papua tidak diterima. Mereka juga meminta prajurit TNI-Polri mundur dari pengejaran pilot.

"TNI-Polri tidak boleh menghajar kami. Kalau mengejar kami, kalau masuk ke mana-mana itu kami akan tembak pilot," ucapnya.

Susi Minta Pembebasan Tanpa Syarat

Sementara itu, Pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti prihatin dengan ditawannya Kapten Philips Mark Mertens oleh KKB di Papua. Ia berharap Philips dibebaskan tanpa syarat.

"Dengan kejadian ini, tentu mengagetkan kami, menyedihkan kami, juga tidak habis pikir. Untuk saya pribadi apa yang terjadi ini adalah hal yang sangat sangat tidak kita harapkan dan kita tidak habis pikir," kata Susi saat jumpa pers di daerah Jakarta Timur, Rabu (1/3/2023).

Susi mengatakan, tindakan KKB memperlakukan pilotnya, sebagai sikap yang tak bijak. Bagi Susi, tindakan KKB secara tidak langsung telah merampas kemerdekaan seseorang melalui penyanderaan.

"Saya mengerti orang berjuang, ini pribadi ya pendapat pribadi. Sebagai seorang pribadi, memperjuangkan kemerdekaan dengan mengambil kemerdekaan orang itu bukan cara yang bijak dan benar," tutur Susi.
(abd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1354 seconds (0.1#10.140)