Komnas HAM Sebut Penundaan Pemilu Langgar Hak Konstitusi Warga Negara
Rabu, 08 Maret 2023 - 07:52 WIB
loading...
Komnas HAM menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda pemilu hingga 2025 berpotensi melanggar konstitusi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda pemilu hingga 2025 berpotensi melanggar konstitusi. Sebab, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, dalam putusan nomor 5 atas gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), PN Jakarta Pusat meminta KPU menghentikan tahapan Pemilu 2024. Hal ini bertentangan dengan konstitusi.
"Kalau menurut kacamata Komnas HAM itu berpotensi melanggar hak konstitusi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara reguler setiap 5 tahun sekali," kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).
Menurut Pramono, putusan PN Jakarta Pusat yang bertentangan dengan konsitusi tersebut akan berakibat pada hak suara masyarakat yang terabaikan.
"Jadi karena pemilu sudah diatur di Konstitusi di Pasal 22 E setiap 5 tahun sekali, di situlah seluruh warga negara dengan satu suara dengan nilai yang sama harusnya dipergunakan 5 tahun sekali secara reguler. Tapi dengan adanya putusan itu maka hak konstitusional warga negara yang harusnya dipergunakan setiap 5 tahun sekali itu berpotensi untuk terabaikan," katanya.
Pramono menjelaskan, hak konstitusional warga negara berpotensi dilanggar dalam hal mendapatkan pemimpin sesuai dengan pilihannya melalui cara demokratis. Sebab, dengan adanya penundaan, maka terjadi kekosongan kekuasaan karena masa jabatan presiden habis. Pemerintah dalam periode transisi tidak terpilih melalui proses demokratis.
Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, dalam putusan nomor 5 atas gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), PN Jakarta Pusat meminta KPU menghentikan tahapan Pemilu 2024. Hal ini bertentangan dengan konstitusi.
"Kalau menurut kacamata Komnas HAM itu berpotensi melanggar hak konstitusi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara reguler setiap 5 tahun sekali," kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).
Menurut Pramono, putusan PN Jakarta Pusat yang bertentangan dengan konsitusi tersebut akan berakibat pada hak suara masyarakat yang terabaikan.
"Jadi karena pemilu sudah diatur di Konstitusi di Pasal 22 E setiap 5 tahun sekali, di situlah seluruh warga negara dengan satu suara dengan nilai yang sama harusnya dipergunakan 5 tahun sekali secara reguler. Tapi dengan adanya putusan itu maka hak konstitusional warga negara yang harusnya dipergunakan setiap 5 tahun sekali itu berpotensi untuk terabaikan," katanya.
Pramono menjelaskan, hak konstitusional warga negara berpotensi dilanggar dalam hal mendapatkan pemimpin sesuai dengan pilihannya melalui cara demokratis. Sebab, dengan adanya penundaan, maka terjadi kekosongan kekuasaan karena masa jabatan presiden habis. Pemerintah dalam periode transisi tidak terpilih melalui proses demokratis.
Lihat Juga :
