Pajak dan Uang Kita

Muhammad Takdir
Pemerhati Masalah Internasional

KANDIDAT yang dicalonkan Joe Biden memimpin Internal Revenue Service (IRS) AS, Daniel Werfel masih penasaran. Dia khawatir pencalonannya akan diblok Partai Republik.

Werfel berjanji jika terpilih, dirinya tak akan meningkatkan audit rates untuk rumah tangga berpenghasilan kurang dari 400.000 USD pertahun. Janji itu diberikan di tengah munculnya laporan bahwa pembayar pajak warga negara berkulit hitam secara disproporsional selama ini telah dijadikan target (penarikan sumber pajak baru).

IRS adalah lembaga khusus yang bertugas dan memastikan seluruh warga negara AS menunaikan kewajiban pajaknya. Badan federal pemungut pajak itu tengah dalam sorotan tuduhan politisasi institusi.

Proyek modernisasi IRS senilai 80 miliar USD dinilai pemborosan. Pada saat hearing konfirmasi, Werfel menyebutkan para keluarga terkaya Amerika harus membayar pajak sesuai kewajibannya.

Menurutnya, penerapan tax code tidak akan dilakukan berdasarkan diskriminasi rasial. Itu mungkin sebabnya, ia mengajukan proposal perbaikan kepercayaan publik dan peningkatan jasa layanan wajib pajak sebagai prioritas. Meskipun itu harus ditebus gelontoran miliaran dolar.

Gejala itu membuat para politisi Partai Republik yang duduk dalam Komite Keuangan Senat AS memeriksa secara ketat nominasi Daniel Werfel. Bagi warga negara AS, siapa pun yang duduk di pucuk pimpinan IRS akan sangat menentukan besaran pajak yang akan dibayar. Sementara bagi setiap Presiden AS, hanya ada dua lembaga yang sangat mereka takuti. IRS dan Office of the Special Counsel!

Masalah pajak bukan sekadar isu high taxation, frivolous spending, dan akuntabilitas nadir. Melainkan juga menjaga image pengelolaan fiskal sejalan dengan sentimen yang tumbuh dalam masyarakat.

Kalau motor gede menjadi sesuatu yang luxury dalam masyarakat, ngapain juga para pegawai pajak mempertontokan kendaraan mewah mereka. Sebab, kebiasaan itu mengirim sinyal yang salah kepada publik.

Mesti dibedakan bahwa persepsi dan gaya hidup dua hal yang sangat kontras dalam pengelolaan keuangan negara. Aksi yang sebenarnya secara hakiki sah memiliki moge tidak bertentangan dengan hukum.