Tindak Rafael Alun Trisambodo, Langkah Kemenkeu Patut Dicontoh
Minggu, 26 Februari 2023 - 22:07 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyadi mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II sebagai buntut penganiayaan D oleh anaknya, Mario Dandy Satrio. FOTO/TANGKAPAN LAYAR VIDEO
A
A
A
JAKARTA - Pengamat kebijakan administrasi publik Universitas Nasional (Unas) Amsori Bahruddin Syah menilai langkah cepat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Rafael Alun merupakan ayah Mario Dandy Satrio, tersangka kasus penganiayaan remaja berisinial D, anak pengurus GP Ansor.
Kasus ini membawa efek berantai. Sikap Mario Dandy yang gemar memamerkan kekayaan dinilai tidak sejalan dengan prinsip yang dianut Kemenkeu. Rafael Alun pun memiliki harta Rp56 miliar dan dinilai tidak sesuai dengan profilnya.
"Kemenkeu, saya kira, sangat responsif karena memang apa yang dilakukan anggota keluarga pegawainya itu tidak sesuai dengan sikap internal agar tidak hidup bermewah-mewahan. Bagus juga ini kalau dicontoh instansi lain. Namun, jangan menunggu adanya kasus seperti Rafael Alun," kata Amsori di Jakarta, Minggu (26/2/2023).
Baca juga: Sebut Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Mencurigakan, PPATK: Transaksinya Tak Sesuai
Amsori mendukung langkah Kemenkeu mencopot Rafael Alun dari jabatannya. Sebab, hal itu dinilai dapat menjadi peringatan kepada pejabat-pejabat lainnya. Kendati demikian, dia berharap tindakan korektif yang diambil Kemenkeu tidak sekadar menyasar Rafael Alun. Ia meyakini ada oknum pegawai lain yang memiliki harta jumbo tidak wajar dan keluarganya gemar memamerkan kekayaan.
"Ini harus menjadi momentum agar bersih-bersih. Jadi, mestinya dilakukan secara komprehensif, menyasar seluruh pegawai. Mungkin Kemenkeu di sini bisa melibatkan institusi lain, seperti KPK dan PPATK," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya mengantongi adanya transaksi janggal keuangan pejabat DJP Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Transaksi janggal tersebut diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kasus ini membawa efek berantai. Sikap Mario Dandy yang gemar memamerkan kekayaan dinilai tidak sejalan dengan prinsip yang dianut Kemenkeu. Rafael Alun pun memiliki harta Rp56 miliar dan dinilai tidak sesuai dengan profilnya.
"Kemenkeu, saya kira, sangat responsif karena memang apa yang dilakukan anggota keluarga pegawainya itu tidak sesuai dengan sikap internal agar tidak hidup bermewah-mewahan. Bagus juga ini kalau dicontoh instansi lain. Namun, jangan menunggu adanya kasus seperti Rafael Alun," kata Amsori di Jakarta, Minggu (26/2/2023).
Baca juga: Sebut Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Mencurigakan, PPATK: Transaksinya Tak Sesuai
Amsori mendukung langkah Kemenkeu mencopot Rafael Alun dari jabatannya. Sebab, hal itu dinilai dapat menjadi peringatan kepada pejabat-pejabat lainnya. Kendati demikian, dia berharap tindakan korektif yang diambil Kemenkeu tidak sekadar menyasar Rafael Alun. Ia meyakini ada oknum pegawai lain yang memiliki harta jumbo tidak wajar dan keluarganya gemar memamerkan kekayaan.
"Ini harus menjadi momentum agar bersih-bersih. Jadi, mestinya dilakukan secara komprehensif, menyasar seluruh pegawai. Mungkin Kemenkeu di sini bisa melibatkan institusi lain, seperti KPK dan PPATK," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya mengantongi adanya transaksi janggal keuangan pejabat DJP Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Transaksi janggal tersebut diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Lihat Juga :
