Semua Pihak Diajak Junjung Pesta Demokrasi Tanpa Ujaran Kebencian
Selasa, 14 Februari 2023 - 21:56 WIB
loading...
Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Prof Hamdi Muluk. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Pemilu Presiden (Pilpres) dinilai hanya alat untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan bermartabat. Karena itu, setiap tahapan Pilpres 2024 diharapkan tidak sampai merusak kohesi dan harmoni kebangsaan.
Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Prof Hamdi Muluk tak memungkiri pesta demokrasi tidak akan pernah lepas dari politik identitas. Namun iklim demokrasi sehat, yang jauh dari narasi ujaran kebencian, hoaks, adu domba, dan SARA tetap harus diwujudkan dan dijunjung oleh seluruh unsur negara.
"Setiap orang yang mau berkontestasi, harus cakap secara politik. Artinya punya kepemimpinan, mengerti isu-isu publik, bisa mengatur manajemen pemerintahan dan sebagainya. Seperti sesuatu yang rasional," kata Hamdi Mulukdi Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Menurut Hamdi, para politisi atau aktor-aktor yang memiliki kepentingan politik masih sering memobilisasi sentimen yang disebut politik identitas. Mereka juga kerap tergoda untuk memenangkan pemilu dengan menjadikan sentimen suku keagamaan untuk memenangkan kontestasi.
"Politik identitas memanipulasi identitas etnik dan keagamaan untuk kepentingan politik. Tentunya ini dalam hukum-hukum demokrasi memang dianggap melewati pagar-pagar demokrasi yang seharusnya tidak boleh diloncati. Dalam norma demokrasi, itu haram hukumnya," ujarnya.
Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Prof Hamdi Muluk tak memungkiri pesta demokrasi tidak akan pernah lepas dari politik identitas. Namun iklim demokrasi sehat, yang jauh dari narasi ujaran kebencian, hoaks, adu domba, dan SARA tetap harus diwujudkan dan dijunjung oleh seluruh unsur negara.
"Setiap orang yang mau berkontestasi, harus cakap secara politik. Artinya punya kepemimpinan, mengerti isu-isu publik, bisa mengatur manajemen pemerintahan dan sebagainya. Seperti sesuatu yang rasional," kata Hamdi Mulukdi Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Menurut Hamdi, para politisi atau aktor-aktor yang memiliki kepentingan politik masih sering memobilisasi sentimen yang disebut politik identitas. Mereka juga kerap tergoda untuk memenangkan pemilu dengan menjadikan sentimen suku keagamaan untuk memenangkan kontestasi.
"Politik identitas memanipulasi identitas etnik dan keagamaan untuk kepentingan politik. Tentunya ini dalam hukum-hukum demokrasi memang dianggap melewati pagar-pagar demokrasi yang seharusnya tidak boleh diloncati. Dalam norma demokrasi, itu haram hukumnya," ujarnya.
Lihat Juga :
