Wakil AAKI: Cegah Krisis Berganda, Kebijakan Publik Indonesia Harus Diperbaiki
Jum'at, 10 Februari 2023 - 16:02 WIB
loading...
Wakil Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Marcelino Pandin menilai, kebijakan publik Indonesia perlu dilakukan omni renovasi atau perbaikan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Marcelino Pandin menilai, kebijakan publik Indonesia perlu dilakukan omni renovasi atau perbaikan dan peningkatan kualitas dalam satu kesatuan. Hal itu penting untuk mencegah kebijakan bias yang berujung pada krisis berganda.
Pernyataan itu disampaikan Marcelino Pandin dalam Policy Talk yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Marcel menjelaskan, ada tiga konteks penting dalam rumusan dan implementasi kebijakan Indonesia sekarang dan ke depan yaitu, konvergensi teknologi, kontrak sosial dan politik yang baru seperti ekonomi hijau atau biru, hidup yang seimbang dan keberlanjutan serta sistem ekonomi yang ditandai oleh inflasi tinggi dan pertumbuhan rendah.
“Banyaknya paradoks dalam sistem governansi Indonesia, lemahnya antisipasi kegagalan kebijakan serta kebijakan yang tidak didasari data sehingga memberi jalan banyaknya diskresi yang bias,” kata Komisaris Telkom Indonesia ini, Jumat (10/2/2023).
Baca juga: Kebijakan SDM Jokowi Disebut Cocok Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa
Selain itu, kata Marcel, kelembagaan yang tidak dibangun secara serius termasuk komunikasi publik yang bukan berdasarkan hak masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan relevan melainkan untuk kepentingan reputasi dan branding instansi pengolah data.
Pernyataan itu disampaikan Marcelino Pandin dalam Policy Talk yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Marcel menjelaskan, ada tiga konteks penting dalam rumusan dan implementasi kebijakan Indonesia sekarang dan ke depan yaitu, konvergensi teknologi, kontrak sosial dan politik yang baru seperti ekonomi hijau atau biru, hidup yang seimbang dan keberlanjutan serta sistem ekonomi yang ditandai oleh inflasi tinggi dan pertumbuhan rendah.
“Banyaknya paradoks dalam sistem governansi Indonesia, lemahnya antisipasi kegagalan kebijakan serta kebijakan yang tidak didasari data sehingga memberi jalan banyaknya diskresi yang bias,” kata Komisaris Telkom Indonesia ini, Jumat (10/2/2023).
Baca juga: Kebijakan SDM Jokowi Disebut Cocok Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa
Selain itu, kata Marcel, kelembagaan yang tidak dibangun secara serius termasuk komunikasi publik yang bukan berdasarkan hak masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan relevan melainkan untuk kepentingan reputasi dan branding instansi pengolah data.
Lihat Juga :
