Dewan Pers Sering Terima Keluhan Terkait Pemberitaan, Terbanyak Kementerian
Kamis, 21 Maret 2024 - 22:44 WIB
loading...
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengaku masih sering mendapatkan keluhan terkait produksi pemberitaan. Foto/Riyan Rizki Roshali
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengaku masih sering mendapatkan keluhan terkait produksi pemberitaan. Ia mengungkapkan, keluhan itu sebagian datang dari institusi seperti kementerian.
Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi Bedah Kasus Pengaduan “Mengupas Pengaduan Kasus Jurnalistik Berulang”, Kamis (21/3/2024). “Saya masih banyak mendapatkan keluhan dari beberapa institusi dari beberapa kementerian atau lembaga. Bagaimana kekurangan atau kelemahan dari kawan-kawan media dalam membuat pemberitaan,” kata Ninik.
Ia pun mencontohkan keluhan yang sering ia dapatkan itu berupa terkait penulisan nama dalam sebuah pemberitaan. “Misalnya soal tata kelola di lembaga legislatif, itu sering tuh, rapat umum, rapat pleno, rapat komisi. Nama-namanya saja dalam menuliskan pemberitaan itu masih salah,” ungkapnya.
Baca juga: Dewan Pers Terima 800 Pengaduan terkait Pemberitaan selama 2023
Lebih jauh, dia menilai pengaduan terkait konten itu menjadi sangat penting agar hasilnya lebih akurat dan kredibel serta tidak melanggar kode etik jurnalistik. “Ini komplain dari berbagai lembaga yang saya peroleh," ujarnya.
"Oleh karena itu, pengaduan-pengaduan baik terkait konten, termasuk tentang tata cara memperoleh informasi apalagi media investigatif, ini menjadi penting. Agar hasilnya akurat dan kredibel, serta tidak melanggar kode etik jurnalistik,” pungkasnya.
Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi Bedah Kasus Pengaduan “Mengupas Pengaduan Kasus Jurnalistik Berulang”, Kamis (21/3/2024). “Saya masih banyak mendapatkan keluhan dari beberapa institusi dari beberapa kementerian atau lembaga. Bagaimana kekurangan atau kelemahan dari kawan-kawan media dalam membuat pemberitaan,” kata Ninik.
Ia pun mencontohkan keluhan yang sering ia dapatkan itu berupa terkait penulisan nama dalam sebuah pemberitaan. “Misalnya soal tata kelola di lembaga legislatif, itu sering tuh, rapat umum, rapat pleno, rapat komisi. Nama-namanya saja dalam menuliskan pemberitaan itu masih salah,” ungkapnya.
Baca juga: Dewan Pers Terima 800 Pengaduan terkait Pemberitaan selama 2023
Lebih jauh, dia menilai pengaduan terkait konten itu menjadi sangat penting agar hasilnya lebih akurat dan kredibel serta tidak melanggar kode etik jurnalistik. “Ini komplain dari berbagai lembaga yang saya peroleh," ujarnya.
"Oleh karena itu, pengaduan-pengaduan baik terkait konten, termasuk tentang tata cara memperoleh informasi apalagi media investigatif, ini menjadi penting. Agar hasilnya akurat dan kredibel, serta tidak melanggar kode etik jurnalistik,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
