Dorong Megawati Turun Tangan Benahi BRIN, Anggota DPR: Bukan Malah Hasto

Lebih lanjut dia mengatakan, karena selama ini BRIN tidak mencapai target, maka wajar DPR menyampaikan kritik atau masukan sebagai bentuk fungsi pengawasan. Diketahui, Komisi VII DPR merekomendasikan pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.

Komisi VII DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus terkait pagu anggaran BRIN. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan pada rapat kerja bersama Laksana Tri Handoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan pihaknya sudah mendengar kisruh mengenai anggaran di BRIN yang dipermasalahkan sejumlah legislator di DPR. "Ya sudah (Bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Hasto mengungkapkan BRIN saat ini sedang melakukan proses konsolidasi, membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi. Bahkan, kata Hasto, banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik.

"Karena itulah kami sudah menugaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Pak Utut, Sekretaris Fraksi Mas Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi," kata Hasto.

Terkait adanya keluhan peneliti BRIN yang mengalami kekurangan anggaran untuk melakukan aktivitas penelitian, Hasto menyebutkan anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. "Kalau elektoral itu, nanti yang lain. Cerita di balik itu (anggaran BRIN disebutkan banyak tidak terserap tapi anggaran penelitian minim) sebenarnya terkait dengan berbagai aspirasi," jelasnya.

Hasto menjelaskan aspirasi untuk BRIN harusnya fokus di dalam melakukan riset dan inovasi dan difokuskan pada sektor pangan dan kelautan. "Tetapi juga yang penting pada hal-hal yang strategis terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi terapan bagi masa depan. Sehingga ada juga suatu transformasi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan itu," ujar Hasto.

Terkait program pemantauan tsunami yang terhenti karena kekurangan anggaran dari manajemen BRIN, Hasto menjelaskan BRIN saat ini sedang melakukan konsolidasi berbagai fungsinya agar dapat dilaksanakan dengan baik. "Jadi, sebenarnya banyak putra putri bangsa ini yang memiliki kompetensi yang luar biasa, yang bekerja di luar negeri," tuturnya.

Hasto menceritakan bahwa di partai saja pihaknya baru melakukan konsolidasi pada 2000 dan selanjutnya membentuk struktur. Kemudian pada 2005 mengisi struktur dengan struktural. Lalu, 2010 baru merumuskan platform dalam mengelola partai dan negara.

"Sama juga dengan BRIN, dalam membangun ekosistem penelitian, riset, dan inovasi, itu arahnya sudah benar saat ini adalah ekosistem riset dan inovasi itu yang dikedepankan. Banyak penelitian bidang kelautan termasuk tsunami, itu yang juga dikembangkan dengan berbagai instansi," pungkas Hasto.