Dorong Megawati Turun Tangan Benahi BRIN, Anggota DPR: Bukan Malah Hasto

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam mendorong Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri turun tangan membenahi permasalahan BRIN. Ridwan Hisjam menilai tidak tepat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi kritikan terhadap BRIN.

Pasalnya, permasalahan BRIN merupakan ranah legislatif dan eksekutif, bukan Hasto sebagai Sekjen PDIP. Diketahui, kinerja BRIN tengah disorot oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja belum lama ini.

"Sudah seharusnya Ibu Mega bicara turun tangan langsung, bukan malah Hasto, karena dia bicara atas nama Sekjen PDIP," ujar Ridwan saat dihubungi, Sabtu (4/2/2023).



Politikus Partai Golkar ini berharap persoalan BRIN ini tidak direduksi menjadi persoalan antarpartai politik. Terlebih, pada masa-masa tahun politik, dirinya menilai perlu ada kesadaran untuk saling menguatkan satu sama lain antarpartai politik, terlebih di internal partai koalisi pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau ini terus-terusan dibawa ke ranah partai, nanti menambah perpecahan. Kan ini tidak baik, Golkar sendiri juga masuk dalam bagian partai pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo," ujar Ridwan yang juga sebagai anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini.

Dia pun berharap, Megawati bisa mencarikan solusi jalan tengah terkait desakan sejumlah fraksi di Komisi VII DPR yang meminta agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diberhentikan. Ridwan mengatakan, pemberhentian Kepala BRIN merupakan kewenangan Presiden Jokowi, bukan DPR.

"Dengan hadirnya Ibu Megawati untuk mencari jalan tengah, saya berharap hak prerogatif Presiden tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak," kata pria yang sudah lima kali periode menjadi anggota DPR sejak 1997.

Dia mengakui kinerja BRIN perlu dibenahi karena masih banyak program yang belum tercapai di 2022. Terutama, menyangkut Program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM).

"Karena program ini yang bisa dipakai pemerintah melalui BRIN untuk berdialog dengan masyarakat. Terutama masalah riset dan inovasi. Ini kan perlu sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu riset dan inovasi, sebagai masukan harusnya ini yang diutamakan, dan bisa terlaksana minimal 80 persen," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, karena selama ini BRIN tidak mencapai target, maka wajar DPR menyampaikan kritik atau masukan sebagai bentuk fungsi pengawasan. Diketahui, Komisi VII DPR merekomendasikan pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.

Komisi VII DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus terkait pagu anggaran BRIN. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan pada rapat kerja bersama Laksana Tri Handoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan pihaknya sudah mendengar kisruh mengenai anggaran di BRIN yang dipermasalahkan sejumlah legislator di DPR. "Ya sudah (Bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Hasto mengungkapkan BRIN saat ini sedang melakukan proses konsolidasi, membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi. Bahkan, kata Hasto, banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik.

"Karena itulah kami sudah menugaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Pak Utut, Sekretaris Fraksi Mas Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi," kata Hasto.

Terkait adanya keluhan peneliti BRIN yang mengalami kekurangan anggaran untuk melakukan aktivitas penelitian, Hasto menyebutkan anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. "Kalau elektoral itu, nanti yang lain. Cerita di balik itu (anggaran BRIN disebutkan banyak tidak terserap tapi anggaran penelitian minim) sebenarnya terkait dengan berbagai aspirasi," jelasnya.

Hasto menjelaskan aspirasi untuk BRIN harusnya fokus di dalam melakukan riset dan inovasi dan difokuskan pada sektor pangan dan kelautan. "Tetapi juga yang penting pada hal-hal yang strategis terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi terapan bagi masa depan. Sehingga ada juga suatu transformasi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan itu," ujar Hasto.

Terkait program pemantauan tsunami yang terhenti karena kekurangan anggaran dari manajemen BRIN, Hasto menjelaskan BRIN saat ini sedang melakukan konsolidasi berbagai fungsinya agar dapat dilaksanakan dengan baik. "Jadi, sebenarnya banyak putra putri bangsa ini yang memiliki kompetensi yang luar biasa, yang bekerja di luar negeri," tuturnya.

Hasto menceritakan bahwa di partai saja pihaknya baru melakukan konsolidasi pada 2000 dan selanjutnya membentuk struktur. Kemudian pada 2005 mengisi struktur dengan struktural. Lalu, 2010 baru merumuskan platform dalam mengelola partai dan negara.

"Sama juga dengan BRIN, dalam membangun ekosistem penelitian, riset, dan inovasi, itu arahnya sudah benar saat ini adalah ekosistem riset dan inovasi itu yang dikedepankan. Banyak penelitian bidang kelautan termasuk tsunami, itu yang juga dikembangkan dengan berbagai instansi," pungkas Hasto.