Dorong Megawati Turun Tangan Benahi BRIN, Anggota DPR: Bukan Malah Hasto
loading...
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisjam. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam mendorong Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri turun tangan membenahi permasalahan BRIN. Ridwan Hisjam menilai tidak tepat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi kritikan terhadap BRIN.
Pasalnya, permasalahan BRIN merupakan ranah legislatif dan eksekutif, bukan Hasto sebagai Sekjen PDIP. Diketahui, kinerja BRIN tengah disorot oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja belum lama ini.
"Sudah seharusnya Ibu Mega bicara turun tangan langsung, bukan malah Hasto, karena dia bicara atas nama Sekjen PDIP," ujar Ridwan saat dihubungi, Sabtu (4/2/2023).
Politikus Partai Golkar ini berharap persoalan BRIN ini tidak direduksi menjadi persoalan antarpartai politik. Terlebih, pada masa-masa tahun politik, dirinya menilai perlu ada kesadaran untuk saling menguatkan satu sama lain antarpartai politik, terlebih di internal partai koalisi pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau ini terus-terusan dibawa ke ranah partai, nanti menambah perpecahan. Kan ini tidak baik, Golkar sendiri juga masuk dalam bagian partai pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo," ujar Ridwan yang juga sebagai anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini.
Dia pun berharap, Megawati bisa mencarikan solusi jalan tengah terkait desakan sejumlah fraksi di Komisi VII DPR yang meminta agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diberhentikan. Ridwan mengatakan, pemberhentian Kepala BRIN merupakan kewenangan Presiden Jokowi, bukan DPR.
"Dengan hadirnya Ibu Megawati untuk mencari jalan tengah, saya berharap hak prerogatif Presiden tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak," kata pria yang sudah lima kali periode menjadi anggota DPR sejak 1997.
Dia mengakui kinerja BRIN perlu dibenahi karena masih banyak program yang belum tercapai di 2022. Terutama, menyangkut Program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM).
"Karena program ini yang bisa dipakai pemerintah melalui BRIN untuk berdialog dengan masyarakat. Terutama masalah riset dan inovasi. Ini kan perlu sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu riset dan inovasi, sebagai masukan harusnya ini yang diutamakan, dan bisa terlaksana minimal 80 persen," imbuhnya.
Pasalnya, permasalahan BRIN merupakan ranah legislatif dan eksekutif, bukan Hasto sebagai Sekjen PDIP. Diketahui, kinerja BRIN tengah disorot oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja belum lama ini.
"Sudah seharusnya Ibu Mega bicara turun tangan langsung, bukan malah Hasto, karena dia bicara atas nama Sekjen PDIP," ujar Ridwan saat dihubungi, Sabtu (4/2/2023).
Politikus Partai Golkar ini berharap persoalan BRIN ini tidak direduksi menjadi persoalan antarpartai politik. Terlebih, pada masa-masa tahun politik, dirinya menilai perlu ada kesadaran untuk saling menguatkan satu sama lain antarpartai politik, terlebih di internal partai koalisi pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau ini terus-terusan dibawa ke ranah partai, nanti menambah perpecahan. Kan ini tidak baik, Golkar sendiri juga masuk dalam bagian partai pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo," ujar Ridwan yang juga sebagai anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini.
Dia pun berharap, Megawati bisa mencarikan solusi jalan tengah terkait desakan sejumlah fraksi di Komisi VII DPR yang meminta agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diberhentikan. Ridwan mengatakan, pemberhentian Kepala BRIN merupakan kewenangan Presiden Jokowi, bukan DPR.
"Dengan hadirnya Ibu Megawati untuk mencari jalan tengah, saya berharap hak prerogatif Presiden tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak," kata pria yang sudah lima kali periode menjadi anggota DPR sejak 1997.
Dia mengakui kinerja BRIN perlu dibenahi karena masih banyak program yang belum tercapai di 2022. Terutama, menyangkut Program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM).
"Karena program ini yang bisa dipakai pemerintah melalui BRIN untuk berdialog dengan masyarakat. Terutama masalah riset dan inovasi. Ini kan perlu sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu riset dan inovasi, sebagai masukan harusnya ini yang diutamakan, dan bisa terlaksana minimal 80 persen," imbuhnya.
Lihat Juga :
