Kontestasi Aliran tentang Hukum Pidana Berkeadilan
Senin, 30 Januari 2023 - 11:32 WIB
loading...
Romli Atmasastmita. FOTO/Dok Sindonews
A
A
A
ROMLI ATMASASMITA
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran
Perbincangan mengenai tujuan hukum tidak lekang oleh zaman. Sejak penjajahan kolonial Belanda sampai dengan saat ini, ahli hukum nasional sering bertanya atau mempertanyakan tentang keadilan sebagai tujuan hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya keraguan yang tergambar dalam berbagai diskusi hukum di Tanah Air.
Sebagian ahli berpegang pada Aristoteles dan pengikutnya yang diperkuat pandangan J Bentham sehingga menghasilkan keteguhan pendapat mengenai tujuan hukum adalah, kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Sampai saat ini, ketiga tujuan hukum itulah yang masih bersemayam dalam hati nurani pemikir-pemikir hukum termasuk praktisi hukum di Indonesia, seolah tidak ada lainnya.
Keadilan merupakan perasaan hukum berbeda dengan logika hukum yang selalu diutamakan khususnya oleh praktisi hukum pada umumnya. Perasaan hukum dalam konteks sistem peradilan hanya boleh dimiliki oleh hakim, penentu dan pemutus akhir dalam persidangan untuk memperhalus logika hukum hakim dalam memutus suatu perkara.
Sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut Civil Law System, menempatkan hukum tertulis (Undang-Undang) sebagai alas hukum utama atau azas legalitas. Sampai saat ini sistem tersebut merupakan pengendali pemikiran hukum termasuk hakim sehingga berpikir dengan rasio legis akan selalu mengemuka padahal secara historis- sosiologis.
Selain itu, kultural masyarakat Indonesia jauh sangat berbeda dengam karakteristik dan budaya barat (western culture). Karakter masyarakat kita menganut paham ke-kitaan atau paguyuban dan komunalistik serta mereka yang berkarater petembayan dan individualistik.
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran
Perbincangan mengenai tujuan hukum tidak lekang oleh zaman. Sejak penjajahan kolonial Belanda sampai dengan saat ini, ahli hukum nasional sering bertanya atau mempertanyakan tentang keadilan sebagai tujuan hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya keraguan yang tergambar dalam berbagai diskusi hukum di Tanah Air.
Sebagian ahli berpegang pada Aristoteles dan pengikutnya yang diperkuat pandangan J Bentham sehingga menghasilkan keteguhan pendapat mengenai tujuan hukum adalah, kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Sampai saat ini, ketiga tujuan hukum itulah yang masih bersemayam dalam hati nurani pemikir-pemikir hukum termasuk praktisi hukum di Indonesia, seolah tidak ada lainnya.
Keadilan merupakan perasaan hukum berbeda dengan logika hukum yang selalu diutamakan khususnya oleh praktisi hukum pada umumnya. Perasaan hukum dalam konteks sistem peradilan hanya boleh dimiliki oleh hakim, penentu dan pemutus akhir dalam persidangan untuk memperhalus logika hukum hakim dalam memutus suatu perkara.
Sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut Civil Law System, menempatkan hukum tertulis (Undang-Undang) sebagai alas hukum utama atau azas legalitas. Sampai saat ini sistem tersebut merupakan pengendali pemikiran hukum termasuk hakim sehingga berpikir dengan rasio legis akan selalu mengemuka padahal secara historis- sosiologis.
Selain itu, kultural masyarakat Indonesia jauh sangat berbeda dengam karakteristik dan budaya barat (western culture). Karakter masyarakat kita menganut paham ke-kitaan atau paguyuban dan komunalistik serta mereka yang berkarater petembayan dan individualistik.
Lihat Juga :
