Indonesia Hadapi Tantangan Ideologi, PDIP Jangan Puas Menang Pemilu dengan 20%
Jum'at, 06 Januari 2023 - 19:25 WIB
PDIP menggelar FGD sesi II dengan sejumlah pemuka pendapat di Kantor Pusat Partai PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Foto/istimewa
JAKARTA - Jelang perayaan usianya yang ke-50, PDI Perjuangan (PDIP) menghadapi berbagai kondisi yang harus dijawab dengan baik. Dari mulai menjaga kepercayaan rakyat, memastikan ideologi dalam tindakan, dan menjaga Indonesia dari gempuran kepentingan luar. Termasuk memastikan anak muda Indonesia tetap mendukung partai politik (parpol) nasionalis.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) sesi II yang digelar DPP PDIP dengan sejumlah pemuka pendapat (opinion leader) di Kantor Pusat Partai PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2023).
Opinion leader yang hadir adalah Burhanuddin Muhtadi, M.Qodari, Hendri Satrio, Iwel Sastra, Sirojuddin Abbas, Trias Kuncahyono, Claudius Boekan, Ari Nurcahyo, dan Aiman Witjaksono.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memimpin jajaran partai di dalam pertemuan itu. Hadir Wasekjen Sadarestuwati, dan sejumlah Ketua DPP PDIP seperti Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Sri Rahayu, Wiryanti Sukamdani, Mindo Sianipar, I Made Urip, Rokhmin Dahuri, dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen. Wakil Ketua Balitpus PDIP Sonny Keraf. Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus, Sekjen dan Ketua DPP TMP Restu Hapsari dan Hanjaya Setiawan menjadi peserta juga, bersama Andreas Hugo Pareira sebagai moderator.
“Kami mencoba melakukan banyak dialog untuk menggunakan teori dalam menilai kondisi objektif dan kemudian mengaitkan dengan cita-cita pendiri bangsa demi mewujudkan cita-cita Indonesia Raya,” kata Hasto.
Trias Kuncahyono menyatakan hal yang harus dipastikan seluruh jajaran PDIP adalah kepercayaan rakyat. Trust rakyat itu takkan jatuh dari langit, namun merupakan upaya yang profesional dari partai mewujudkan cita-cita pendirian partai politik yakni adalah kesejahteraan bersama.
Selain itu, PDIP harus memastikan ideologi menjadi pegangan seluruh anggota partai, dan direalisasikan dalam pilihan kebijakan serta tindakan sehari-hari. “Jadi kader harus paham ideologi partai dan benar-benar menghidupinya. Kerap Wong Cilik hanya dijadikan tujuan rebutan kekuasaan. Ini tak boleh dilakukan PDIP. Ingat, Wong Cilik belum tentu miskin. Namun bisa jadi mereka adalah yang tak bisa menyuarakan pendapat, yang terpinggirkan. Ini yang harus disuarakan,” urai Trias.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) sesi II yang digelar DPP PDIP dengan sejumlah pemuka pendapat (opinion leader) di Kantor Pusat Partai PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2023).
Opinion leader yang hadir adalah Burhanuddin Muhtadi, M.Qodari, Hendri Satrio, Iwel Sastra, Sirojuddin Abbas, Trias Kuncahyono, Claudius Boekan, Ari Nurcahyo, dan Aiman Witjaksono.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memimpin jajaran partai di dalam pertemuan itu. Hadir Wasekjen Sadarestuwati, dan sejumlah Ketua DPP PDIP seperti Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Sri Rahayu, Wiryanti Sukamdani, Mindo Sianipar, I Made Urip, Rokhmin Dahuri, dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen. Wakil Ketua Balitpus PDIP Sonny Keraf. Anggota DPR Deddy Yevri Sitorus, Sekjen dan Ketua DPP TMP Restu Hapsari dan Hanjaya Setiawan menjadi peserta juga, bersama Andreas Hugo Pareira sebagai moderator.
“Kami mencoba melakukan banyak dialog untuk menggunakan teori dalam menilai kondisi objektif dan kemudian mengaitkan dengan cita-cita pendiri bangsa demi mewujudkan cita-cita Indonesia Raya,” kata Hasto.
Trias Kuncahyono menyatakan hal yang harus dipastikan seluruh jajaran PDIP adalah kepercayaan rakyat. Trust rakyat itu takkan jatuh dari langit, namun merupakan upaya yang profesional dari partai mewujudkan cita-cita pendirian partai politik yakni adalah kesejahteraan bersama.
Selain itu, PDIP harus memastikan ideologi menjadi pegangan seluruh anggota partai, dan direalisasikan dalam pilihan kebijakan serta tindakan sehari-hari. “Jadi kader harus paham ideologi partai dan benar-benar menghidupinya. Kerap Wong Cilik hanya dijadikan tujuan rebutan kekuasaan. Ini tak boleh dilakukan PDIP. Ingat, Wong Cilik belum tentu miskin. Namun bisa jadi mereka adalah yang tak bisa menyuarakan pendapat, yang terpinggirkan. Ini yang harus disuarakan,” urai Trias.
tulis komentar anda