Digitalisasi Program Kartu Prakerja Dinilai Meminimalkan Praktik Korupsi

Sementara itu Sekretaris Jenderal PP KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana mengatakan, Kartu Prakerja harus dilihat sebagai policy reform. Selama ini, menurut Ari, Indonesia menghadapi problem struktural dimana adanya ketidakseimbangan atau gap antara apa yang dibutuhkan dunia kerja dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.



"Sehingga perlu ada jembatan yang bisa menyambung antara apa yang menjadi tingkat kompetensi dari pencari kerja dengan dunia kerja. Ini problem stuktural yang puluhan tahun kita hadapi dan terobosan reform yang dilakukan adalah Kartu Prakerja," kata Ari.

Ari mengaku sepakat bahwa Kartu Prakerja ini masih memiliki ruang-ruang untuk penyempuranaan dan perbaikan. "Ketika kita bicara tentang Kartu Prakerja sebagai sebuah inovasi atau policy reform itu pasti terbuka terhadap kritik. Masih ada ruang-ruang yang mungkin ada penyempurnaan dan perbaikan," tuturnya.

"Kritik itu adalah bagian dari upaya untuk membuat policy reform itu semakin baik. KAGAMA sangat setuju kalau misalnya ruang untuk kritik terhadap policy reform ini harus dilakukan dan evaluasi harus dikerjakan dan berbagai perbaikan itu harus dilakukan juga," tambah Ari.