7 Isu Keumatan Fokus Muhammadyah, Standarisasi Agama sampai Spiritualitas Milenial
Jum'at, 25 November 2022 - 18:36 WIB
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Muti membeberkan tujuh isu keumatan yang dibahas dalam Muktamar ke-48 dalam webinar Partai Perindo, Jumat (25/11/2022). Foto: MPI/Irfan Maulana
JAKARTA - Selain memilih ketua umum yang baru, Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo belum lama ini membahas sejumlah isu strategis, di antaranya menyangkut persoalan keumatan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memaparkan ada tujuh isu keumatan yang dibahas pada muktamar.
Pertama, regimentasi agama atau standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah, termasuk soal tata cara ubudiyah berdasarkan mazab tertentu. Menurut Mu’ti, saat ini muncul gejala paham agama tertentu yang disebabkan dominasi yang memiliki akses kepada kekuasaan.
"Seperti berusaha untuk dipaksakan atau dijadikan sebagai suatu faham agama yang melekat pada kekuasaan. Itu salah satu masalah yang serius dalam kita membangun kerukunan dan kebebasan beragama," ucapnya dalam wabinar Partai Perindo dengan tema Fokus Pembaruan Muhammadiyah Pasca Muktamar, Jumat (25/11/2022).
Kedua, membangun kesalehan digital. Hal ini didasari banyak umat muslim didapati gampang menyebar informasi viral tanpa cek dan ricek (tabayun) yang pada akhirnya hanya akan membawa fitnah. Hal ini pun harus ditangani.
Ketiga, memperkuat persatuan umat. Mu'ti menilai umat Islam belum mampu bekerja sama dengan baik. "Muhammadiyah ingin agar persatuan umum lebih mengakar pada sesuatu yang menajdi bagian dari umat Islam yang berbeda itu menjadi bagian dari kekuatan di tengah-tengah perbedaan yang ada," jelasnya.
Keempat, reformasi tata kelola filantropi Islam. Hal ini berkaca pada beberapa kasus lembaga filantropis yang tata kelolanya menyimpang.
"Malah jadi lembaga kapitalis yang mereka cari keuntungan dana ummat untuk kepentingan pribadi pengelola nya. Ada faktor di mana manajemen harus kita perbaiki," tuturnya.
Padahal, kata Abdul Mu'ti berdasarkan sejumlah survei lembaga di Inggris, Indonesia merupakan negara yang paling dermawan di dunia. Dimana, masyarakatnya memiliki tingkat kedemawanan tinggi. Namun, pada kenyataannya tata kelolanya bermasalah.
Pertama, regimentasi agama atau standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah, termasuk soal tata cara ubudiyah berdasarkan mazab tertentu. Menurut Mu’ti, saat ini muncul gejala paham agama tertentu yang disebabkan dominasi yang memiliki akses kepada kekuasaan.
"Seperti berusaha untuk dipaksakan atau dijadikan sebagai suatu faham agama yang melekat pada kekuasaan. Itu salah satu masalah yang serius dalam kita membangun kerukunan dan kebebasan beragama," ucapnya dalam wabinar Partai Perindo dengan tema Fokus Pembaruan Muhammadiyah Pasca Muktamar, Jumat (25/11/2022).
Kedua, membangun kesalehan digital. Hal ini didasari banyak umat muslim didapati gampang menyebar informasi viral tanpa cek dan ricek (tabayun) yang pada akhirnya hanya akan membawa fitnah. Hal ini pun harus ditangani.
Ketiga, memperkuat persatuan umat. Mu'ti menilai umat Islam belum mampu bekerja sama dengan baik. "Muhammadiyah ingin agar persatuan umum lebih mengakar pada sesuatu yang menajdi bagian dari umat Islam yang berbeda itu menjadi bagian dari kekuatan di tengah-tengah perbedaan yang ada," jelasnya.
Keempat, reformasi tata kelola filantropi Islam. Hal ini berkaca pada beberapa kasus lembaga filantropis yang tata kelolanya menyimpang.
"Malah jadi lembaga kapitalis yang mereka cari keuntungan dana ummat untuk kepentingan pribadi pengelola nya. Ada faktor di mana manajemen harus kita perbaiki," tuturnya.
Padahal, kata Abdul Mu'ti berdasarkan sejumlah survei lembaga di Inggris, Indonesia merupakan negara yang paling dermawan di dunia. Dimana, masyarakatnya memiliki tingkat kedemawanan tinggi. Namun, pada kenyataannya tata kelolanya bermasalah.
tulis komentar anda