Kemendagri Rilis Desa dan Kelurahan Juara Pindeskel 2022, Ini Daftarnya
Kamis, 24 November 2022 - 18:41 WIB
Regional III (Kalimantan, Sulawesi), Juara Satu, Kelurahan Sumber Rejo (Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur); Juara Dua, Kelurahan Alalak Utara (Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan); Juara Tiga, Kelurahan Bangka Belitung Laut (Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat); Juara Harapan Satu, Kelurahan Kampung I Skip (Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara); Juara Harapan Dua, Kelurahan Tomulabutao (Kecamatan Dungingi, Gorontalo, Provinsi Gorontalo).
Regional IV (Nusa Tenggara, Maluku, Papua); Juara Satu, Kelurahan Daya Peken (Kecamatan Ampenan, Mataram, NTB); Juara Dua, Kelurahan Kalumpang (Kecamatan Ternate Tengah, Ternate, Maluku Utara); Juara Tiga, Kelurahan Lesane (Kecmatan Masohi, Maluku Tengah, Maluku); Juara Harapan Satu, Kelurahan Sawagumu (Kecamatan Sorong Utara, Sorong, Papua Barat).
Transformasi digital
Wamendagri John Wempi Wetipo mengharapkan Pemda hingga desa dan kelurahan memberikan peran penting dalam penguatan proses transformasi digital dan ekonomi. "Untuk menguatkan transformasi digital dan ekonomi tersebut diperlukan ketersediaan data yang valid, sistem yang kapabel serta didukung kebijakan yang mampu menjawab masalah yang ada," ujar John.
Dia juga mengingatkan pentingnya data dan informasi desa dan kelurahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan evaluasi anggaran.
"Saya imbau Pemda untuk mendorong pengelolaan data profil desa dan kelurahan (Prodeskel) serta menjadikan data Prodeskel sebagai dasar penyusunan dan perencanaan anggaran," kata Wamendagri.
Selain itu, kata John, Ditjen Bina Pemdes bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan digitalisasi dalam aspek penguatan pengelolaan keuangan desa.
"Pada kesempatan ini, sekaligus diluncurkan E-Prodeksel sebagai bentuk pengembangan Prodeksel yang ada. Juga diluncurkan aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.5, dengan penambahan fitur tagging kegiatan dan fitur monitoring dalam pelaksanaan belanja desa bagi pemerintah maupun pemerintahan daerah," jelas John.
Data Ditjen Bina Pemdes menunjukkan Siskeudes telah diterapkan di 93% dari 74.961 desa yang ada. Sistem ini merupakan aplikasi resmi pemerintah serta satu-satunya aplikasi yang digunakan pemerintah desa dalam nengelola keuangan desa.
Selain itu, Wamen mengajak berbagai pihak untuk menjadikan Pindeskel sebagai motivasi untuk berkarya menghasilkan berbagai inovasi dan kinerja.
Regional IV (Nusa Tenggara, Maluku, Papua); Juara Satu, Kelurahan Daya Peken (Kecamatan Ampenan, Mataram, NTB); Juara Dua, Kelurahan Kalumpang (Kecamatan Ternate Tengah, Ternate, Maluku Utara); Juara Tiga, Kelurahan Lesane (Kecmatan Masohi, Maluku Tengah, Maluku); Juara Harapan Satu, Kelurahan Sawagumu (Kecamatan Sorong Utara, Sorong, Papua Barat).
Transformasi digital
Wamendagri John Wempi Wetipo mengharapkan Pemda hingga desa dan kelurahan memberikan peran penting dalam penguatan proses transformasi digital dan ekonomi. "Untuk menguatkan transformasi digital dan ekonomi tersebut diperlukan ketersediaan data yang valid, sistem yang kapabel serta didukung kebijakan yang mampu menjawab masalah yang ada," ujar John.
Dia juga mengingatkan pentingnya data dan informasi desa dan kelurahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan evaluasi anggaran.
"Saya imbau Pemda untuk mendorong pengelolaan data profil desa dan kelurahan (Prodeskel) serta menjadikan data Prodeskel sebagai dasar penyusunan dan perencanaan anggaran," kata Wamendagri.
Selain itu, kata John, Ditjen Bina Pemdes bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan digitalisasi dalam aspek penguatan pengelolaan keuangan desa.
"Pada kesempatan ini, sekaligus diluncurkan E-Prodeksel sebagai bentuk pengembangan Prodeksel yang ada. Juga diluncurkan aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.5, dengan penambahan fitur tagging kegiatan dan fitur monitoring dalam pelaksanaan belanja desa bagi pemerintah maupun pemerintahan daerah," jelas John.
Data Ditjen Bina Pemdes menunjukkan Siskeudes telah diterapkan di 93% dari 74.961 desa yang ada. Sistem ini merupakan aplikasi resmi pemerintah serta satu-satunya aplikasi yang digunakan pemerintah desa dalam nengelola keuangan desa.
Selain itu, Wamen mengajak berbagai pihak untuk menjadikan Pindeskel sebagai motivasi untuk berkarya menghasilkan berbagai inovasi dan kinerja.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda