Terus Didukung, Langkah Erick Thohir Perbaiki Kinerja BUMN
Senin, 06 Juli 2020 - 17:57 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kiprah Menteri BUMN Erick Tohir masih terus menjadi sorotan. Sejauh ini kinerja Erick sebagai pembantu presiden dinilai menunjukkan sikap profesional dan tegas dalam mengambil kebijakan.
Banyak pihak berharap kepada Erick untuk tetap berjuang di masa pandemi virus Corona (Covid-19). "Erick butuh waktu untuk menata BUMN seluas-luasnya," kata Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institut (IMI), HM Lukman Edy di Jakarta, Senin (6/7/2020).
Menurut dia, Jokowi sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengusaha muda ini. Untuk itu, ia berharap Erick dapat terus berkiprah di posisinya sebagai menteri BUMN dengan visi efisiensi dan transformasi.
Dia menilai, kebijakan Erick yang memasukkan 22 anggota aktif dari unsur Polri atau TNI ke jajaran komisaris di perusahaan pelat merah masih dalam koridor mengedepankan profesionalitas. Kebijakan itu dinilai tidak ada sangkut pautnya dengan wacana kembali dwi fungsi ABRI seperti mas Orde Baru.
"Isu ini sama sekali ahistoris dan mengada-ada. Terhapusnya Dwi Fungsi ABRI ditandai dengan berpisahnya TNI dan Polri. Selain itu, masing-masing diatur dengan UU yang berbeda, TNI sebagai kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan negara, sementara Polri menjadi kekuatan sipil untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kalau Polisi banyak mengisi jabatan sipil, seharusnya tidak dipermasalahkan lagi," tuturnya.
(Baca juga: Jokowi Diyakini Pertahankan Erick, Prabowo, dan Basuki )
Banyak pihak berharap kepada Erick untuk tetap berjuang di masa pandemi virus Corona (Covid-19). "Erick butuh waktu untuk menata BUMN seluas-luasnya," kata Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institut (IMI), HM Lukman Edy di Jakarta, Senin (6/7/2020).
Menurut dia, Jokowi sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengusaha muda ini. Untuk itu, ia berharap Erick dapat terus berkiprah di posisinya sebagai menteri BUMN dengan visi efisiensi dan transformasi.
Dia menilai, kebijakan Erick yang memasukkan 22 anggota aktif dari unsur Polri atau TNI ke jajaran komisaris di perusahaan pelat merah masih dalam koridor mengedepankan profesionalitas. Kebijakan itu dinilai tidak ada sangkut pautnya dengan wacana kembali dwi fungsi ABRI seperti mas Orde Baru.
"Isu ini sama sekali ahistoris dan mengada-ada. Terhapusnya Dwi Fungsi ABRI ditandai dengan berpisahnya TNI dan Polri. Selain itu, masing-masing diatur dengan UU yang berbeda, TNI sebagai kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan negara, sementara Polri menjadi kekuatan sipil untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kalau Polisi banyak mengisi jabatan sipil, seharusnya tidak dipermasalahkan lagi," tuturnya.
(Baca juga: Jokowi Diyakini Pertahankan Erick, Prabowo, dan Basuki )
Lihat Juga :