Demokrasi dan Kesejahteraan

Lalu hal apa harus dilakukan untuk memastikan agar setiap produk kebijakan dihasilkan mengandung semangat reorientasi politik kesejahteraan sebagaimana penulis telah sampaikan di atas. Paling tidak, dari sisi politik terdapat tiga langkah penting dan mendasar dapat dilakukan.

Pertama, negara harus mampu menjadikan sistem jaminan sosial saat ini telah berjalan dapat terus berlangsung dan semakin baik hingga dapat menjadi tulang punggung utama mencapai kesejateraan bersama. Saat pandemi menghantam negara ini dan juga negara-negara lain di seluruh dunia, program perlindungan sosial menjadi hal paling diandalkan dalam mengurangi dampak negatif ditimbulkan oleh pandemi.

Kedua, politik kesejahteraan harus berpijak pada prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi serta hasil pembangunan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi secara berkeadilan agar tidak ditemui lagi kemiskinan ekstrem dan kesenjangan tinggi.

Paradigma pembangunan ekonomi negara di masa mendatang harus jauh lebih inklusif dengan tidak sekadar memastikan pelibatan seluruh warga negara dalam pembangunan ekonomi oleh negara, tetapi juga mengedepankan pemerataan akses pembangunan.

Tidak boleh ada lagi pembangunan berparadigma eksklusif dengan pola terkonsentrasi dan menguntungkan sebagian kelompok tertentu saja. Untuk itu, eksistensi dari musyawarah perencanaan pembangunan sebagai forum pertemuan bersama untuk merencanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah selama ini telah berlangsung harus terus dijaga dan disempurnakan secara terus-menerus agar semakin partisipatif.

Ketiga, menciptakan sebuah pemerintahan kuat dan responsif juga menjadi langkah mendasar lain penting dilakukan dalam rangka memastikan setiap produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara mengandung semangat reorientasi politik kesejahteraan.

Sekali lagi, pandemi mengajarkan pada kita semua betapa penting memiliki sebuah pemerintahan kuat dan responsif agar tidak jatuh terlalu dalam krisis. Pemerintahan kuat dan responsif dapat diwujudkan melalui inovasi-inovasi di bidang public services.

Dalam konteks negara demokrasi modern, inovasi di bidang itu menjadi tanda paling utama dari kehadiran dari sebuah negara. Karena warga negara sebagai pemegang kedaulatan negara harus dapat menikmati hak-hak dasar mereka dan menjadi tugas negara untuk memastikan hal itu dapat terwujud secara optimal melalui public services.

Tiga langkah mendasar di atas mutlak harus dilakukan untuk menegaskan kembali arah baru politik kesejahteraan di negara ini pascapendemi. Memunculkan kembali kehadiran dan peran negara sebagai institusi memiliki tanggung jawab melindungi seluruh warga negara melalui serangkaian produk kebijakan dihasilkan. Setiap produk kebijakan dihasilkan negara harus dapat memberikan dorongan hidup terhadap kelompok-kelompok selama ini tersisih dari pembangunan ekonomi.

Problem riil warga negara seperti kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan, serta kesempatan untuk bekerja dan berusaha harus menjadi poros utama dalam setiap proses perumusan produk kebijakan. Bandul pendulum kebijakan eksekutif maupun legislatif harus digerakkan menuju arah peningkatan kesejahteraan hidup seluruh warga negara