Gerindra Yakin Jokowi Sudah Kantongi Nama Menteri Layak Reshuffle
Senin, 29 Juni 2020 - 08:30 WIB
Gerindra Yakin Jokowi Sudah Kantongi Nama Menteri Layak Reshuffle
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama-nama anggota kabinet yang layak di-reshuffle. Hal tersebut dikatakannya menyikapi kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat kabinet paripurna 18 Juni lalu.
"Begini, kalau siapa yang layak di- reshuffle , saya pikir Pak Jokowi sudah tahu, menteri-menteri mana yang lelet kerjanya dan tidak punya sense of crisis saat terjadinya dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, keadaan sosial masyarakat, serta PHK buruh," ungkap Arief Poyuono kepada SINDOnews, Senin (29/6/2020). (Baca juga: Rata-rata Kinerja Menteri Buruk, Pengamat: Jokowi Langsung Saja Reshuffle)
Menurut Arief Poyuono, sebenarnya bekerja dengan pemimpin yang bertipe Presiden Jokowi paling enak bagi menteri-menterinya. Sebab, kata Arief, Presiden Jokowi seseorang yang berani mengambil resiko apapun untuk kepentingan rakyat dan negara.
"Contoh saja dia menawarkan kebijakan berupa perppu maupun perpres jika ada hambatan terhadap penanganan Covid-19 dan untuk menyelamatkan ekonomi kecil dan ancaman buruh yang di-PHK serta menciptakan pertahanan kesehatan (health security) bagi ancamam pandemi," ungkapnya.
"Begini, kalau siapa yang layak di- reshuffle , saya pikir Pak Jokowi sudah tahu, menteri-menteri mana yang lelet kerjanya dan tidak punya sense of crisis saat terjadinya dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, keadaan sosial masyarakat, serta PHK buruh," ungkap Arief Poyuono kepada SINDOnews, Senin (29/6/2020). (Baca juga: Rata-rata Kinerja Menteri Buruk, Pengamat: Jokowi Langsung Saja Reshuffle)
Menurut Arief Poyuono, sebenarnya bekerja dengan pemimpin yang bertipe Presiden Jokowi paling enak bagi menteri-menterinya. Sebab, kata Arief, Presiden Jokowi seseorang yang berani mengambil resiko apapun untuk kepentingan rakyat dan negara.
"Contoh saja dia menawarkan kebijakan berupa perppu maupun perpres jika ada hambatan terhadap penanganan Covid-19 dan untuk menyelamatkan ekonomi kecil dan ancaman buruh yang di-PHK serta menciptakan pertahanan kesehatan (health security) bagi ancamam pandemi," ungkapnya.
Lihat Juga :