Pembangunan di Papua Tak Boleh Terhambat Aksi Teror

Bahkan, Yorrys menduga KKB sedang memecah belah kehidupan masyarakat yang berangsur harmonis di Papua. Sinergi sosial-kemasyarakatan antara masyarakat umum dan OAP hendak dicabik-cabik dengan tujuan membangun suasana kebencian dan permusuhan antarsesama anak bangsa.

Hal ini menjadi bagian dari isyarat perlawanan dan penolakan atas berbagai kebijakan positif pemerintah yang sejatinya mulai berdampak baik bagi masyarakat Papua. “Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan boleh jadi berubah menjadi kebencian dan permusuhan antarsesama warga,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif, bukan hanya dengan pendekatan angkat senjata.

“Hal ini perlu, usaha-usaha pemerintah melakukan bukan hanya pendekatan ekonomi tetapi kultural hingga agama. Ini perlu kita dukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan. Sehingga ada masyarakat Papua yang ready ke dunia tenaga kerja dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan,” ungkap Dave.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat, masalah di Papua harus dilakukan lewat pendekatan hukum bukan semata-mata militer. Sebab, menurut Arsul Papua dengan segala kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik sistematis.

“Harus diakui menyelesaikan Papua jauh lebih rumit ketimbang Aceh bahkan Timor Timur. Pendekatannya hukum bukan militer,” kata politikus PPP ini.