Berkaca Kasus ACT, BNPT Dorong Revisi UU Pengumpulan Sumbangan
Jum'at, 08 Juli 2022 - 13:54 WIB
Baca juga: Mantan Presiden ACT Dicecar Penyidik Bareskrim Soal Legalitas Yayasan
Nurwakhid menilai, diperlukan klausul yang mengatur pemberian sanksi pidana apabila lembaga yang mengelola dana masyarakat dapat menyalurkannya sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam hal ini BNPT, kata Nurwakhid, bakal menjalankan fungsinya untuk mengoordinasikan lembaga-lembaga terkait agar penguatan beleid aturan tersebut dapat terlaksana.
Baca juga: Dugaan Penyelewengan ACT, Perindo: Orang di Lembaga Kemanusiaan Semestinya Tak Cari Profit
"Merevisi atau penguatan regulasi yg ada UU No.9 Tahun 1961 tetang Pengumpulan Uang dan Barang, dan PP No.29 Tahun1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, untuk lebih kuat dan lengkap," ujarnya.
Menurur Nurwakhid, pihaknya telah menerima laporan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK terkait transaksi mencurigakan yang dilakukan ACT berkaitan dengan terorisme.
Nurwakhid menilai, diperlukan klausul yang mengatur pemberian sanksi pidana apabila lembaga yang mengelola dana masyarakat dapat menyalurkannya sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam hal ini BNPT, kata Nurwakhid, bakal menjalankan fungsinya untuk mengoordinasikan lembaga-lembaga terkait agar penguatan beleid aturan tersebut dapat terlaksana.
Baca juga: Dugaan Penyelewengan ACT, Perindo: Orang di Lembaga Kemanusiaan Semestinya Tak Cari Profit
"Merevisi atau penguatan regulasi yg ada UU No.9 Tahun 1961 tetang Pengumpulan Uang dan Barang, dan PP No.29 Tahun1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, untuk lebih kuat dan lengkap," ujarnya.
Menurur Nurwakhid, pihaknya telah menerima laporan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK terkait transaksi mencurigakan yang dilakukan ACT berkaitan dengan terorisme.
Lihat Juga :