Soal RUU KUHP, Begini Catatan Kritis Guru Besar Hukum Pidana UI Indriyanto Seno Adji
Rabu, 06 Juli 2022 - 21:18 WIB
Guru Besar Hukum Pidana sekaligus Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum UI Indriyanto Seno Adji memberikan sejumlah catatan terkait dengan polemik RUU KUHP. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej telah menyerahkan draft terbaru RUU KUHP kepada Komisi III DPR, Rabu (6/7/2022). Kendati demikian, RUU KUHP tersebut tidak dapat diakses publik karena belum selesai dibahas di DPR.
Terkait polemik RUU KUHP, Guru Besar Hukum Pidana sekaligus Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji memberikan sejumlah catatan. Indriyanto menyebut ada 14 isu krusial yang menjadi polemik. Di antaranya, kriminalisasi pers.
“Kalangan pers merasa keberatan adanya kriminalisasi pers yang terdiri dari 47 pasal, berbentuk delik formil (sebanyak 35 pasal) dan delik materiel (sebanyak 7 pasal) sebagai ancaman kebebasan pers,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (6/7/2022).
Baca juga: Dua Pasal Dihapus dalam Draft RUU KUHP, Ini Penjelasan Pemerintah
Ancaman kebebasan pers itu terkait dengan pembatasan atas peliputan, penyiaran, penyebarluasan berita, dalam hal ini Pasal 281 huruf c RKUHP intinya “Tanpa izin pengadilan, merekam, mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidanganan”.
Terkait polemik RUU KUHP, Guru Besar Hukum Pidana sekaligus Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji memberikan sejumlah catatan. Indriyanto menyebut ada 14 isu krusial yang menjadi polemik. Di antaranya, kriminalisasi pers.
“Kalangan pers merasa keberatan adanya kriminalisasi pers yang terdiri dari 47 pasal, berbentuk delik formil (sebanyak 35 pasal) dan delik materiel (sebanyak 7 pasal) sebagai ancaman kebebasan pers,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (6/7/2022).
Baca juga: Dua Pasal Dihapus dalam Draft RUU KUHP, Ini Penjelasan Pemerintah
Ancaman kebebasan pers itu terkait dengan pembatasan atas peliputan, penyiaran, penyebarluasan berita, dalam hal ini Pasal 281 huruf c RKUHP intinya “Tanpa izin pengadilan, merekam, mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidanganan”.
Lihat Juga :