Terima Audiensi Ojol, Kemenko Polkam: Tuntutan Akan Dibahas Lintas Kementerian di DPR
Rabu, 21 Mei 2025 - 09:34 WIB
loading...
Kemenko Polkam menggelar audiensi dengan perwakilan online yang menggelar aksi unjuk rasa di Ruang Rapat Bima Kemenko Polkam. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar audiensi dengan perwakilan ojek online (online) yang menggelar aksi unjuk rasa. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Rapat Bima Kemenko Polkam.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol. Aan Suhanan dan dihadiri Deputi III Bidang Pertahanan Negara dan Keamanan Nasional, Kemenko Polkam, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto serta perwakilan komunitas pengemudi daring termasuk Garda, FDTOI, SPOI, Lalamove, Forum Ojol, dan Taksi Online.
Dalam pertemuan tersebut para pengunjuk rasa menuntut penetapan potongan maksimal 10% untuk semua layanan aplikator, baik roda dua maupun empat. Selain itu, mereka juga meminta kepastian regulasi untuk layanan makanan dan barang, serta dukungan hukum bagi korban kecelakaan kerja.
Baca juga: Demo Besar-besaran, Ojol Tuntut Penyesuaian Tarif dan Potongan Maksimal 10%
Tidak hanya itu, mereka juga mendesak pembentukan UU atau revisi regulasi transportasi daring menjadi poin penting dari audiensi serta meminta pemerintah memberikan diskresi sebagai perlindungan negara terhadap rakyat karena aplikator dinilai tidak melaksanakan ketentuan tarif yang ada.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol. Aan Suhanan dan dihadiri Deputi III Bidang Pertahanan Negara dan Keamanan Nasional, Kemenko Polkam, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto serta perwakilan komunitas pengemudi daring termasuk Garda, FDTOI, SPOI, Lalamove, Forum Ojol, dan Taksi Online.
Dalam pertemuan tersebut para pengunjuk rasa menuntut penetapan potongan maksimal 10% untuk semua layanan aplikator, baik roda dua maupun empat. Selain itu, mereka juga meminta kepastian regulasi untuk layanan makanan dan barang, serta dukungan hukum bagi korban kecelakaan kerja.
Baca juga: Demo Besar-besaran, Ojol Tuntut Penyesuaian Tarif dan Potongan Maksimal 10%
Tidak hanya itu, mereka juga mendesak pembentukan UU atau revisi regulasi transportasi daring menjadi poin penting dari audiensi serta meminta pemerintah memberikan diskresi sebagai perlindungan negara terhadap rakyat karena aplikator dinilai tidak melaksanakan ketentuan tarif yang ada.
Lihat Juga :
