Dinilai Keliru, Tudingan Lomba Inovasi Daerah Boroskan Anggaran
Rabu, 24 Juni 2020 - 13:25 WIB
"Ada atau tidak ada lomba, DID tetap ada, yang disalurkan kepada daerah. Tahun ini Menteri Dalam Negeri melihat DID dapat dimanfaatkan dengan cara memakai program DID tersebut untuk tujuan penanganan Covid-19, Sebab, Pak Menteri berpendapat kurva penularan Covid-19 di daerah dapat dilandaikan melalui penerapan protokol di setiap bidang kehidupan publik," kata Kastorius.
Dengan demikian, lanjut dia, sangat jelas sumber dana untuk pemenang lomba bukan dari anggaran Kemendagri, apalagi dari dana Mendagri.
"Hadiah tersebut berasal dari program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. Hadiah tersebut juga bukan untuk gubernur, bupati atau wali kota pemenang, tetapi masuk kedalam APBD untuk kepentingan daerah dan digunakan dengan pengawasan dari DPRD, inspektorat, BPKP dan BPK," kata Kastorius.
Menurut dia, anggapan sebagian warganet yang menganggap uang hadiah dikantongi pemenang untuk milik pribadi keliru. Juga ada warganet menganggap bahwa sumber pembiayaan Lomba merupakan anggaran baru APBN. Itu juga kurang tepat.
"Untuk tahun 2020 ada alokasi DID sebesar Rp5 triliun. Dari dana sebesar itu Rp168 miliar dipakai untuk lomba. Hadiahnya dipakai oleh daerah. Ini sebetulnya dapat disebut sebagai inovasi dalam memaksimalkan sumberdaya yang ada dalam mencapai hasil yang relevan sesuai dengan tantangan. Dalam hal ini tantangannya adalah Covid-19," ujar Kastorius.
Kastorius juga menekankan bahwa hasil lomba, berupa video tentang protokol kesehatan akan menjadi contoh bagi banyak daerah lain dalam merumuskan protokol kesehatan di daerah masing-masing.
Dengan demikian, sambung dia, daerah menjadi akrab dengan protokol kesehatan di tengah pandemi ini. "Sedangkan bagi daerah yang menang, ini menjadi kebanggaan dan menjadi dorongan untuk mempertahankan daerahnya bebas dari COVID-19," lanjut dia
Dengan demikian, lanjut dia, sangat jelas sumber dana untuk pemenang lomba bukan dari anggaran Kemendagri, apalagi dari dana Mendagri.
"Hadiah tersebut berasal dari program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. Hadiah tersebut juga bukan untuk gubernur, bupati atau wali kota pemenang, tetapi masuk kedalam APBD untuk kepentingan daerah dan digunakan dengan pengawasan dari DPRD, inspektorat, BPKP dan BPK," kata Kastorius.
Menurut dia, anggapan sebagian warganet yang menganggap uang hadiah dikantongi pemenang untuk milik pribadi keliru. Juga ada warganet menganggap bahwa sumber pembiayaan Lomba merupakan anggaran baru APBN. Itu juga kurang tepat.
"Untuk tahun 2020 ada alokasi DID sebesar Rp5 triliun. Dari dana sebesar itu Rp168 miliar dipakai untuk lomba. Hadiahnya dipakai oleh daerah. Ini sebetulnya dapat disebut sebagai inovasi dalam memaksimalkan sumberdaya yang ada dalam mencapai hasil yang relevan sesuai dengan tantangan. Dalam hal ini tantangannya adalah Covid-19," ujar Kastorius.
Kastorius juga menekankan bahwa hasil lomba, berupa video tentang protokol kesehatan akan menjadi contoh bagi banyak daerah lain dalam merumuskan protokol kesehatan di daerah masing-masing.
Dengan demikian, sambung dia, daerah menjadi akrab dengan protokol kesehatan di tengah pandemi ini. "Sedangkan bagi daerah yang menang, ini menjadi kebanggaan dan menjadi dorongan untuk mempertahankan daerahnya bebas dari COVID-19," lanjut dia
(dam)
tulis komentar anda