DPR Minta Pemerintah Waspadai Gejolak Perekonomian Dunia
Jum'at, 20 Mei 2022 - 06:37 WIB
Ketua Banggar M. Said Abdullah. Foto: Ist
JAKARTA - Badan Anggaran ( Banggar ) DPR meminta pemerintah mewaspadai gejolak perekonomian dunia. Sebab, hal itu akan berdampak pada Indonesia.
Ketua Banggar M. Said Abdullah mengatakan, saat berbagai negara menggelontorkan berbagai stimulus fiskal dan moneter, sinyal pemulihan ekonomi mulai terasa. Perbaikan ekonomi sangat nampak di dalam negeri seiring keberhasilan pengendalian Covid-19 dan efektifnya berbagai program pemulihan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi kembali ke track seperti sebelum ada pandemi Covid-19. Pada kuartal IV 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% kemudian 5,01% pada kuartal I 2022 secara tahunan.
"Kita perlu mawas diri terhadap gejolak perekonomian global yang terus dinamis ini. Gejolak perekonomian ini berpotensi mengganggu jalannya pemulihan ekonomi dunia," ujar Said, Kamis (19/5/2022).
Sebagaimana diproyeksikan oleh IMF pada World Economic Outlook pada April tahun ini, perekonomian global diproyeksikan tumbuh 3,6% pada 2022 atau jauh melambat dibandingkan tingkat pertumbuhan tahun 2021 yang diestimasikan sebesar 6,1%.
IMF juga merevisi ke bawah sekitar 0,8 poin presentase proyeksi 2022 setelah mempertimbangkan risiko perekonomian global terkini.
Naiknya berbagai kebutuhan barang konsumsi rumah tangga juga mendorong pemerintah untuk menaikan anggaran perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin. Perkiraan pemerintah alokasi penebalan anggaran perlindungan sosial sekitar Rp18,6 triliun.
"Untuk memperkuat spending daerah, dan merujuk ketentuan bagi hasil, pemerintah memberikan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp47,2 triliun. Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp12 triliun," katanya.
Dengan sederet penambahan pos belanja di atas, maka berdasarkan undang undang, cadangan belanja pendidikan secara konsekuensial juga naik pada kisaran Rp23,9 triliun.
Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan penggunaan SAL sekitar Rpm50 triliun. Perubahan perubahan ini berkonsekuensi pada perubahan pos belanja negara secara keseluruhan. Usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp3.106 triliun.
"Yang patut kita syukuri, penambahan beberapa pos belanja negara dapat kita penuhi dengan perkiraan pendapatan negara yang bertambah. Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan negara menjadi Rp2.266 triliun dari perencanaan semula pada APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun. Naiknya pendapatan negara disumbangkan dari penerimaan pajak maupun PNBP atas kenaikan berbagai komoditas ekspor yang menjadi andalan kita seperti; CPO dan batubara," ujarnya.
Dengan perubahan komposisi pendapatan dan belanja negara, puji syukur defisit APBN kita sebagaimana usulan pemerintah malah bisa lebih rendah, dari semula 4,85 persen PDB menjadi kisaran 4,3 sampai 4,5 persen PDB. Lebih rendahnya perubahan rencana defisit tahun 2022 ini makin memudahkan pemerintah softlanding ke posisi dibawah 3% PDB pada tahun depan.
Ketua Banggar M. Said Abdullah mengatakan, saat berbagai negara menggelontorkan berbagai stimulus fiskal dan moneter, sinyal pemulihan ekonomi mulai terasa. Perbaikan ekonomi sangat nampak di dalam negeri seiring keberhasilan pengendalian Covid-19 dan efektifnya berbagai program pemulihan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi kembali ke track seperti sebelum ada pandemi Covid-19. Pada kuartal IV 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% kemudian 5,01% pada kuartal I 2022 secara tahunan.
"Kita perlu mawas diri terhadap gejolak perekonomian global yang terus dinamis ini. Gejolak perekonomian ini berpotensi mengganggu jalannya pemulihan ekonomi dunia," ujar Said, Kamis (19/5/2022).
Sebagaimana diproyeksikan oleh IMF pada World Economic Outlook pada April tahun ini, perekonomian global diproyeksikan tumbuh 3,6% pada 2022 atau jauh melambat dibandingkan tingkat pertumbuhan tahun 2021 yang diestimasikan sebesar 6,1%.
IMF juga merevisi ke bawah sekitar 0,8 poin presentase proyeksi 2022 setelah mempertimbangkan risiko perekonomian global terkini.
Naiknya berbagai kebutuhan barang konsumsi rumah tangga juga mendorong pemerintah untuk menaikan anggaran perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin. Perkiraan pemerintah alokasi penebalan anggaran perlindungan sosial sekitar Rp18,6 triliun.
"Untuk memperkuat spending daerah, dan merujuk ketentuan bagi hasil, pemerintah memberikan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp47,2 triliun. Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp12 triliun," katanya.
Dengan sederet penambahan pos belanja di atas, maka berdasarkan undang undang, cadangan belanja pendidikan secara konsekuensial juga naik pada kisaran Rp23,9 triliun.
Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan penggunaan SAL sekitar Rpm50 triliun. Perubahan perubahan ini berkonsekuensi pada perubahan pos belanja negara secara keseluruhan. Usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp3.106 triliun.
"Yang patut kita syukuri, penambahan beberapa pos belanja negara dapat kita penuhi dengan perkiraan pendapatan negara yang bertambah. Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan negara menjadi Rp2.266 triliun dari perencanaan semula pada APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun. Naiknya pendapatan negara disumbangkan dari penerimaan pajak maupun PNBP atas kenaikan berbagai komoditas ekspor yang menjadi andalan kita seperti; CPO dan batubara," ujarnya.
Dengan perubahan komposisi pendapatan dan belanja negara, puji syukur defisit APBN kita sebagaimana usulan pemerintah malah bisa lebih rendah, dari semula 4,85 persen PDB menjadi kisaran 4,3 sampai 4,5 persen PDB. Lebih rendahnya perubahan rencana defisit tahun 2022 ini makin memudahkan pemerintah softlanding ke posisi dibawah 3% PDB pada tahun depan.
(mhd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda