Kemacetan di Merak, Bambang Haryo: Karena Kurangnya Dermaga
Rabu, 04 Mei 2022 - 19:14 WIB
Selain itu tutur Bambang Haryo, ASDP yang memonopoli dermaga eksekutif mengoperasikan kapal-kapalnya yang berukuran kecil dengan kecepatan rendah.
"Ini sudah saya peringatkan kepada pemerintah agar dermaga eksekutif harus bisa diisi oleh kapal-kapal berukuran besar dan kecepatannya tinggi, yang begitu banyak dimiliki swasta," ungkapnya.
Dia mengatakan, kapal-kapal swasta itu memenuhi syarat yakni ukuran besar dan kecepatan tinggi sehingga bisa menggantikan kapal-kapal ASDP di dermaga eksekutif agar kapasitas/daya tampungnya menjadi jauh lebih besar. Namun, hingga kini antisipasi tersebut tidak dilakukan.
"Dugaan monopoli ASDP di dermaga eksekutif juga sudah ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diprotes YLKI, tetapi kelanjutannya hingga kini tidak jelas," sebut Bambang Haryo, yang juga disapa BHS.
Menurut dia, anggapan keliru jika dikatakan jumlah kapal di Merak-Bakauheni kurang. "Yang benar adalah separuh lebih jumlah kapal di lintasan itu tidak dapat dioperasikan karena kesalahan pemerintah kurang berani menekan PT ASDP untuk segera membangun dermaga baru agar daya tampung bisa bertambah dengan memanfaatkan kapal-kapal yang menganggur saat ini," tegasnya.
Anggota DPR periode 2014-2019 ini menilai, manajemen ASDP amburadul dalam pengelolaan kepelabuhanan. Selain masalah dermaga, sistem tiket online yang dikelola ASDP juga bermasalah sehingga menyebabkan antrean panjang kendaraan dan memicu praktik percaloan.
"Jadi jangan salahkan masyarakat kalau terjadi antrean panjang. Wajar masyarakat bingung karena persiapan pemerintah dan ASDP sangat kurang dan sosialisasi minim," kata Ketua Ikatan Alumni ITS Surabaya ini.
Selain di Merak-Bakauheni, kemacetan panjang juga terjadi di lintasan Ketapang Gilimanuk. Penyebabnya juga sama, yakni kekurangan dermaga dan penerapan tiket online tidak berjalan dengan baik.
Di lintasan itu terdapat 54 kapal, namun 7 dermaga yang tersedia hanya mampu menampung maksimal 28 kapal. Sisanya nganggur dan harus lego jangkar menunggu giliran.
Bambang Haryo mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan standar pelayanan minimum (SPM) bagi pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh ASDP, terutama menyiapkan dermaga yang cukup untuk bisa mengantisipasi dan menampung jumlah kapal yang beroperasi di lintasan tersebut.
"Ini sudah saya peringatkan kepada pemerintah agar dermaga eksekutif harus bisa diisi oleh kapal-kapal berukuran besar dan kecepatannya tinggi, yang begitu banyak dimiliki swasta," ungkapnya.
Dia mengatakan, kapal-kapal swasta itu memenuhi syarat yakni ukuran besar dan kecepatan tinggi sehingga bisa menggantikan kapal-kapal ASDP di dermaga eksekutif agar kapasitas/daya tampungnya menjadi jauh lebih besar. Namun, hingga kini antisipasi tersebut tidak dilakukan.
"Dugaan monopoli ASDP di dermaga eksekutif juga sudah ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diprotes YLKI, tetapi kelanjutannya hingga kini tidak jelas," sebut Bambang Haryo, yang juga disapa BHS.
Menurut dia, anggapan keliru jika dikatakan jumlah kapal di Merak-Bakauheni kurang. "Yang benar adalah separuh lebih jumlah kapal di lintasan itu tidak dapat dioperasikan karena kesalahan pemerintah kurang berani menekan PT ASDP untuk segera membangun dermaga baru agar daya tampung bisa bertambah dengan memanfaatkan kapal-kapal yang menganggur saat ini," tegasnya.
Anggota DPR periode 2014-2019 ini menilai, manajemen ASDP amburadul dalam pengelolaan kepelabuhanan. Selain masalah dermaga, sistem tiket online yang dikelola ASDP juga bermasalah sehingga menyebabkan antrean panjang kendaraan dan memicu praktik percaloan.
"Jadi jangan salahkan masyarakat kalau terjadi antrean panjang. Wajar masyarakat bingung karena persiapan pemerintah dan ASDP sangat kurang dan sosialisasi minim," kata Ketua Ikatan Alumni ITS Surabaya ini.
Selain di Merak-Bakauheni, kemacetan panjang juga terjadi di lintasan Ketapang Gilimanuk. Penyebabnya juga sama, yakni kekurangan dermaga dan penerapan tiket online tidak berjalan dengan baik.
Di lintasan itu terdapat 54 kapal, namun 7 dermaga yang tersedia hanya mampu menampung maksimal 28 kapal. Sisanya nganggur dan harus lego jangkar menunggu giliran.
Bambang Haryo mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan standar pelayanan minimum (SPM) bagi pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh ASDP, terutama menyiapkan dermaga yang cukup untuk bisa mengantisipasi dan menampung jumlah kapal yang beroperasi di lintasan tersebut.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda