KSP dan Muhammadiyah Dukung BP2MI Berantas Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal
Sabtu, 20 Juni 2020 - 15:34 WIB
Prioritas kelima adalah pembebasan biaya penempatan. Keenam, pembenahan penempatan PMI sea-bases atau awal kapal niaga migran dan kapal perikanan migran. Ketujuh, penguatan skema penempatan PMI dalam rangka peningkatan penempatan PMI terampil dan profesional.
Benny menjelaskan program selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarga di dalam dan luar negeri. Terakhir, peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholder terkait tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.
Abdul Mu’ti mengatakan Muhammadiyah siap mendukung terobosan revolusioner BP2MI untuk melawan masalah serius terkait sindikasi pengiriman PMI nonprosedural. “Tidak hanya karena negara harus melindungi warganya, tetapi juga ini merupakan marwah bangsa,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Benny, memerintahkan untuk menyikat secara tuntas sindikasi penempatan PMI. BP2MI diminta untuk segera membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Sindikasi PMI Nonprosedural. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur kementerian dan lembaga terkait, serta penegak hukum.
PMI punya andil besar memberikan pemasukan kepada negara. Data tahun lalu, ada 3,7 juta PMI yang terdaftar dalam sistem BP2MI. Mereka menyumbang devisa sebesar Rp159,6 triliun.
Benny menjelaskan program selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarga di dalam dan luar negeri. Terakhir, peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholder terkait tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.
Abdul Mu’ti mengatakan Muhammadiyah siap mendukung terobosan revolusioner BP2MI untuk melawan masalah serius terkait sindikasi pengiriman PMI nonprosedural. “Tidak hanya karena negara harus melindungi warganya, tetapi juga ini merupakan marwah bangsa,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Benny, memerintahkan untuk menyikat secara tuntas sindikasi penempatan PMI. BP2MI diminta untuk segera membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Sindikasi PMI Nonprosedural. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur kementerian dan lembaga terkait, serta penegak hukum.
PMI punya andil besar memberikan pemasukan kepada negara. Data tahun lalu, ada 3,7 juta PMI yang terdaftar dalam sistem BP2MI. Mereka menyumbang devisa sebesar Rp159,6 triliun.
Lihat Juga :