Jika DPR Sahkan UU PPP, Buruh Bakal Ajukan Uji Materi ke MK
Sabtu, 30 April 2022 - 08:48 WIB
"Jahat sekali cara berpikir DPR. DPR jahat dan korup jalau memang revisi UU PPP dilakukan hanya untuk memuluskan Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa segera dibahas," katanya.
Said menegaskan, bagi buruh UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah kudeta konstitusi dan hanya merugikan. Ia pun menyarankan agar di Pemilu 2024 nanti publik jangan memilih parpol yang mendukung revisi UU PPP. Baca juga: Ferry Juliantono: Tak Hanya Mahasiswa, Buruh dan Pekerja juga Punya Paradigma Baru
"Buruh akan mengkampanyekan agar tidak memilih partai yang menyetujui UU PPP dan menyetujui pembahasan ulang UU Cipta Kerja,” pungkasnya.
Said menegaskan, bagi buruh UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah kudeta konstitusi dan hanya merugikan. Ia pun menyarankan agar di Pemilu 2024 nanti publik jangan memilih parpol yang mendukung revisi UU PPP. Baca juga: Ferry Juliantono: Tak Hanya Mahasiswa, Buruh dan Pekerja juga Punya Paradigma Baru
"Buruh akan mengkampanyekan agar tidak memilih partai yang menyetujui UU PPP dan menyetujui pembahasan ulang UU Cipta Kerja,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :