Peningkatan Kesejahteraan Dinilai Bisa Jadi Solusi untuk Masalah di Papua

Mengimplementasikan Keppres dan Inpres itu, ujar Kiki, merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua.

Dengan begitu, Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) Papua yang terus bergerilya melawan Pemerintah Republik Indonesia bisa dipatahkan, sebab mereka akan kehilangan dukungan rakyat.

"Ini yang disebut sebagai Operasi Anti Gerilya, dengan cara konstruktif memenangkan hati rakyat, guna menjauhkan mereka dari kelompok kriminal bersenjata," jelasnya.

Sementara itu, Aktivis Mahasiswa Papua Charles Kossay menegaskan, Papua adalah bagian integral NKRI. Untuk menyelesaikan masalah Papua, Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat semata-mata menerapkan pendekatan keamanan.

Hal itu ujar Charles, membuat konflik Papua justru melebar ke mana-mana serta membuat 'luka' di hati rakyat Papua dan juga di hati para korban non-Papua.

Charles pun meminta Pemerintah Pusat tak hanya melakukan pendekatan keamanan, tapi juga melakukan pendekatan dengan menggunakan hati, untuk merebut simpati orang Papua.

"Di Papua itu khan ada Kepala-kepala Daerah, ada Ketua MRP, dan Ketua-ketua Adat. Pendekatan harus dilakukan kepada mereka. Sehingga memberikan kenyamanan bagi orang Papua secara luas," ujar Charles.

Charles menambahkan, dana otonomi khusus dan dana-dana lain sudah banyak dialirkan pemerintah ke Papua. Tapi ujar Charles, hal itu tidak meningkatkan kesejahteraan warga Papua secara signifikan, karena dikorupsi oleh elit politik setempat.

"Jadi selama sekitar 20 tahun Otonomi khusus dilaksanakan, belum ada hasil yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Semoga pemekaran wilayah yang akan dilakukan di Papua memberikan harapan positif dan juga jawaban bagi orang Papua," ujar Charles.

"Tapi ingat, konflik itu juga harus diselesaikan tuntas. Karena bila tidak, akan menimbulkan luka lebih dalam baik bagi rakyat Papua, maupun para Prajurit TNI dan Polri beserta keluarga mereka, yang kerap jadi korban di Papua," tutupnya.