Peningkatan Kesejahteraan Dinilai Bisa Jadi Solusi untuk Masalah di Papua
Sabtu, 23 April 2022 - 23:07 WIB
loading...
Persoalan Papua dinilai harus dituntaskan melalui peningkatan kesejahteraan bagi warga Papua. Foto/KKB/Dok Satgas Nemangkawi
A
A
A
JAKARTA - Persoalan Papua dinilai harus dituntaskan melalui peningkatan kesejahteraan bagi warga Papua . Hal ini ditegaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 2000-2002, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri.
Baca juga: Tokoh Papua Sebut Pemekaran Wilayah Papua Permudah Pelayanan Kesehatan
Menurut Kiki, Keppres Nomor 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Inpres Nomor 9/2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua, perlu segera diimplementasikan sepenuhnya.
Baca juga: Mantan Pendiri OPM Tegaskan Papua Sudah Final, Papua Adalah NKRI!
Kiki menjelaskan guna melaksanakan Keppres dan Inpres tersebut, Presiden sudah menunjuk Wakil Presiden (Wapres) sebagai Ketua Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (TKTPPK) di Provinsi Papua dan Papua Barat, sementara Ketua Hariannya adalah Menteri PPN/Ka Bappenas.
"Tapi yang saya telusuri, Wapres belum membuat pengorganisasian selanjutnya, untuk mengambil langkah-langkah pengimplementasian Keppres dan Inpres tersebut," kata Kiki dalam Webinar Moya Institute yang bertajuk “Teror Menyergap Papua", yang digelar secara hibrid di Jakarta, Jumat (22/4/2022).
"Tapi yang saya telusuri, Wapres belum membuat pengorganisasian selanjutnya, untuk mengambil langkah-langkah pengimplementasian Keppres dan Inpres tersebut," tambahnya.
Kiki mengusulkan, agar Wapres segera menginstruksikan Ketua Harian untuk melaksanakan Keppres dan Inpres tersebut semaksimal-mungkin.
Kiki mengingatkan, memang tugas memimpin pelaksanaan Keppres dan Inpres itu tidak bisa dilakukan oleh Wapres sendiri, selaku Ketua Tim. Ketua Harian yang ditunjuk dan diberi amanatlah yang seharusnya menjalankan tugas tersebut secara fokus, sehingga mencapai sasaran yang diinginkan.
"Dan Ketua Harian, juga harus dilengkapi oleh Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Organik, untuk efektivitas pencapaian target," ucap Kiki.
Mengimplementasikan Keppres dan Inpres itu, ujar Kiki, merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua.
Dengan begitu, Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) Papua yang terus bergerilya melawan Pemerintah Republik Indonesia bisa dipatahkan, sebab mereka akan kehilangan dukungan rakyat.
"Ini yang disebut sebagai Operasi Anti Gerilya, dengan cara konstruktif memenangkan hati rakyat, guna menjauhkan mereka dari kelompok kriminal bersenjata," jelasnya.
Sementara itu, Aktivis Mahasiswa Papua Charles Kossay menegaskan, Papua adalah bagian integral NKRI. Untuk menyelesaikan masalah Papua, Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat semata-mata menerapkan pendekatan keamanan.
Hal itu ujar Charles, membuat konflik Papua justru melebar ke mana-mana serta membuat 'luka' di hati rakyat Papua dan juga di hati para korban non-Papua.
Charles pun meminta Pemerintah Pusat tak hanya melakukan pendekatan keamanan, tapi juga melakukan pendekatan dengan menggunakan hati, untuk merebut simpati orang Papua.
"Di Papua itu khan ada Kepala-kepala Daerah, ada Ketua MRP, dan Ketua-ketua Adat. Pendekatan harus dilakukan kepada mereka. Sehingga memberikan kenyamanan bagi orang Papua secara luas," ujar Charles.
Charles menambahkan, dana otonomi khusus dan dana-dana lain sudah banyak dialirkan pemerintah ke Papua. Tapi ujar Charles, hal itu tidak meningkatkan kesejahteraan warga Papua secara signifikan, karena dikorupsi oleh elit politik setempat.
"Jadi selama sekitar 20 tahun Otonomi khusus dilaksanakan, belum ada hasil yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Semoga pemekaran wilayah yang akan dilakukan di Papua memberikan harapan positif dan juga jawaban bagi orang Papua," ujar Charles.
"Tapi ingat, konflik itu juga harus diselesaikan tuntas. Karena bila tidak, akan menimbulkan luka lebih dalam baik bagi rakyat Papua, maupun para Prajurit TNI dan Polri beserta keluarga mereka, yang kerap jadi korban di Papua," tutupnya.
Baca juga: Tokoh Papua Sebut Pemekaran Wilayah Papua Permudah Pelayanan Kesehatan
Menurut Kiki, Keppres Nomor 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Inpres Nomor 9/2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua, perlu segera diimplementasikan sepenuhnya.
Baca juga: Mantan Pendiri OPM Tegaskan Papua Sudah Final, Papua Adalah NKRI!
Kiki menjelaskan guna melaksanakan Keppres dan Inpres tersebut, Presiden sudah menunjuk Wakil Presiden (Wapres) sebagai Ketua Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (TKTPPK) di Provinsi Papua dan Papua Barat, sementara Ketua Hariannya adalah Menteri PPN/Ka Bappenas.
"Tapi yang saya telusuri, Wapres belum membuat pengorganisasian selanjutnya, untuk mengambil langkah-langkah pengimplementasian Keppres dan Inpres tersebut," kata Kiki dalam Webinar Moya Institute yang bertajuk “Teror Menyergap Papua", yang digelar secara hibrid di Jakarta, Jumat (22/4/2022).
"Tapi yang saya telusuri, Wapres belum membuat pengorganisasian selanjutnya, untuk mengambil langkah-langkah pengimplementasian Keppres dan Inpres tersebut," tambahnya.
Kiki mengusulkan, agar Wapres segera menginstruksikan Ketua Harian untuk melaksanakan Keppres dan Inpres tersebut semaksimal-mungkin.
Kiki mengingatkan, memang tugas memimpin pelaksanaan Keppres dan Inpres itu tidak bisa dilakukan oleh Wapres sendiri, selaku Ketua Tim. Ketua Harian yang ditunjuk dan diberi amanatlah yang seharusnya menjalankan tugas tersebut secara fokus, sehingga mencapai sasaran yang diinginkan.
"Dan Ketua Harian, juga harus dilengkapi oleh Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Organik, untuk efektivitas pencapaian target," ucap Kiki.
Mengimplementasikan Keppres dan Inpres itu, ujar Kiki, merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua.
Dengan begitu, Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) Papua yang terus bergerilya melawan Pemerintah Republik Indonesia bisa dipatahkan, sebab mereka akan kehilangan dukungan rakyat.
"Ini yang disebut sebagai Operasi Anti Gerilya, dengan cara konstruktif memenangkan hati rakyat, guna menjauhkan mereka dari kelompok kriminal bersenjata," jelasnya.
Sementara itu, Aktivis Mahasiswa Papua Charles Kossay menegaskan, Papua adalah bagian integral NKRI. Untuk menyelesaikan masalah Papua, Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat semata-mata menerapkan pendekatan keamanan.
Hal itu ujar Charles, membuat konflik Papua justru melebar ke mana-mana serta membuat 'luka' di hati rakyat Papua dan juga di hati para korban non-Papua.
Charles pun meminta Pemerintah Pusat tak hanya melakukan pendekatan keamanan, tapi juga melakukan pendekatan dengan menggunakan hati, untuk merebut simpati orang Papua.
"Di Papua itu khan ada Kepala-kepala Daerah, ada Ketua MRP, dan Ketua-ketua Adat. Pendekatan harus dilakukan kepada mereka. Sehingga memberikan kenyamanan bagi orang Papua secara luas," ujar Charles.
Charles menambahkan, dana otonomi khusus dan dana-dana lain sudah banyak dialirkan pemerintah ke Papua. Tapi ujar Charles, hal itu tidak meningkatkan kesejahteraan warga Papua secara signifikan, karena dikorupsi oleh elit politik setempat.
"Jadi selama sekitar 20 tahun Otonomi khusus dilaksanakan, belum ada hasil yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Semoga pemekaran wilayah yang akan dilakukan di Papua memberikan harapan positif dan juga jawaban bagi orang Papua," ujar Charles.
"Tapi ingat, konflik itu juga harus diselesaikan tuntas. Karena bila tidak, akan menimbulkan luka lebih dalam baik bagi rakyat Papua, maupun para Prajurit TNI dan Polri beserta keluarga mereka, yang kerap jadi korban di Papua," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
